Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Permen ESDM No 9 Tahun 2011. Hak Masyarakat Terhadap PLN

Telat Bayar, Listrik Diputus

Jakarta : Pemadaman listrik yang kerap terjadi dilakukan oleh PLN jelas mengabaikan hak-hak konsumen. Kerugian juga berlipat karena korban pemadaman ini bukan hanya rumah tangga, tapi juga pelanggan yang bergerak di bidang industry dan usaha, kerugian akibat pemadaman listrik dirasakan oleh masyarakat pelanggan.

Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap PLN. Pemadaman ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan  tidak handal. Pasokan listrik bisa berkurang karena apa saja, misalnya karena pemeliharaan, kerusakan pembangkit atau jaringan distribusi dan transmisi, sampai minimnya suplai bahan bakar, terutama gas. Padahal, dengan sistem yang terintegrasi semestinya bisa mengatasi gangguan apa saja, dan pasokan listrik di seluruh Jawa-Balbagi masyarakat bisa terjamin.

Manajemen PLN seharusnya bisa mengantisipasi kerusakan itu dengan cepat sehingga pelanggan, khususnya industri kecil yang mengandalkan pasokan listrik dari PLN, tidak menjadi korban karena kegiatan produksinya terganggu. Industri besar pun harus mengeluarkan dana ekstra guna membeli bahan bakar untuk menghidupkan gensetnya.

Kondisi di atas memperlihatkan betapa tidak seimbangnya posisi PLN dan pelanggan. Kecekatan PLN menghadapi konsumen yang terlambat membayar rekening sering tak terlihat ketika perusahaan ini dilanda masalah. Konsumen harus berulang kali menghubungi PLN jika listrik padam. Memang, sudah ada kemajuan di sana-sini, tapi tetap saja kerugian di pihak konsumen selalu lebih besar ketimbang yang diderita PLN.

Hak Konsumen

Masyarakat harus tahu, bahwa mereka mempunyai hak sebetulnya pemerintah sudah mengatur tingkat mutu pelayanan PLN tersebut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011. Pasal 16 peraturan tentang ketentuan pelaksanaan tarif tenaga listrik itu menyebutkan bahwa PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum apabila pelanggan mengalami pemadaman listrik. Perusahaan listrik ini sudah menyatakan bahwa mereka mengurangi tagihan di bulan berikutnya.

Sayangnya, kompensasi ini tak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat listrik mati. Artinya, listrik menyala sepanjang waktu tetap jauh lebih baik ketimbang listrik mati. Persoalannya, konsumen tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada pilihan. Monopoli PLN membuat hak konsumen sering dilanggar, sebaliknya posisi PLN sangat kuat. Pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk menegurpun sering diabaikan. Sudah saatnya persoalan pemadaman listrik ini masuk kontrak manajemen dalam pemilihan direksi.

Rel

Terkait 3 Ijazah SD Walikota Sibolga. Polresta Sibolga Terkecoh ?

untitled

 Sibolga : Kepolisian Resor Kota Sibolga diduga tertipu oleh Walikota Sibolga, Drs.M.Syarfi Hutauruk soal kasus dugaan penggunaan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Yang Rusak (SKP STTB YR) yang dikeluarkan oleh SD Negeri Nomor : 153024 Pasar Sorkam pada 31 Mei 1989 yang diperuntukkannya pada saat Pemilihan Kepala Daerah yakni sebagai calon Walikota Sibolga Periode 2010-2015 lalu, demikian diungkapkan Ketua Tim Investigasi LSM Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial (LSM LP3S) Kota Sibolga kepada wartawan, Selasa (12/8) di Sibolga.

Hasil keterangan Paniel Simon Bayora Pane selaku pelapor, kepada LSM LP3S Sibolga menyebutkan, dirinya benar telah melaporkan M.Syarfi Hutauruk ke Mapolres Sibolga dengan Laporan Polisi Nomor : STTPL/385//IV/2013/SPKT I tertanggal 15 April 2013, dimana diduga kuat M.Syarfi telah memalsukan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Rusak  dan digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Sibolga, ujar H.Charles Pardede menirukan kalimat Paniel SB Pane.

Sesuai dokumen surat yang diperoleh LSM LP3S Kota Sibolga, H.Charles Padede membacakan hasil Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/ VI/ 2013/ Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sibolga, AKBP.Joas Periko Panjaitan, S.I.K tertanggal 10 Juni 2013 menyebutkan, berdasarkan hasil penyidikan tersangka ( M.Syarfi), saksi dan ahli pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum, perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.

Memutuskan , menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Drs.M.Syarfi Hutauruk selaku Walikota Sibolga. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga dan dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak.

Selanjutnya berdasarkan surat Nomor : B/272/IX/2013/labforcab mdn, perihal pemeriksaan terhadap Ijazah An.M.Syarfi Nomor : 73190  dan sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan secara tehnik Laboratorium Forensik No.Lab : 4276/DCF/2013 tanggal 9 Juli 2013 , bahwa Ijazah An.Syarfi No.73190 dari SD No.153024 Pasar Sorkam tidak ada ditemukan pemalsuan dan dinyatakan Asli.

Berarti saat penyidik Polres Sibolga meminta keterangan kepada M.Syarfi selaku tersangka pemalsuan Ijazah yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota Sibolga, dia (M.Syarfi) menyangkal telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Yang Rusak (SKP STTB YR) untuk mencalonkan diri sebaga Walikota melainkan M.Syarfi memberikan Ijazah miliknya kepada penyidik untuk diuji kebenaran asli atau tidaknya  Ijazah SD No.73190, ujar Charles bernada heran.

LSM LP3S Kota Sibolga menduga SP3 yang dikeluarkan oleh Polres Sibolga atas dugaan Ijazah Palsu (Ipal) M.Syarfi bernuansa politis dan ada ketidakberesan, “jangan-jangan” Polres Sibolga  sepertinya tidak benar melakukan penyelidikan secara profesional sesuai UU RI No. Tahun 2002, Tentang Kepolisian, dan atau Polres Sibolga terkecoh  dengan pengakuan M.Syarfi yng mengklam dirinya memiliki Ijazah asli atau sepertinya Polres Sibolga tidak menghadirkan dan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut serta tidak menghadirkan saksi ahli dibidang itu. Baik pihak Komisionaris KPU, Kepala Sekolah SD 153024 Pasar Sorkam, dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah,  cetus H.Charles.

Terkesan seperti disetir, Kapolres Sibolga AKBP.Joas Periko Panjaitan, S.I.K membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan No : SP.Henti Sidik/53/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 kepada Penyidik yang menangani kasus tersebut.Yakni, AKP Agus Pristiono, SH selaku Kasat Reskrim, Ipda Sahrial Sirait, SH selaku Kanit Titiper, Brigadir.A.W.Pasaribu, SH selaku Ba-Sat Reskrim dan Briptu Dedi Purba, SH diperintahkan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana “ Dugaan Menggunakan Ijazah Palsu “ yang disangkakan kepada Drs.M.Syarfi Hutauruk, ungkap Charles membacakan surat yang ditandatangani Kapolres Sibolga.

Setelah itu Kapolres Sibolga melakukan gelar pekara secara diam-diam pada 10 Juni 2013 dengan tidak menghadirkan Pelapor dan Terlapor serta saksi ahli dibidang kasus tersebut, dimana hasil gelar perkara yang dipimpin oleh AKBP.Joas Periko Panjaitan, S.I.K menyimpulkan bahwa Laporan Polisi Nomor : 385/IV/2013/SPKT I tanggal 15 April 2013 atas nama pelapor  Paniel Simon Baryona Pane tidak terdapat cukup bukti sesuai dengan pasal 109 ayat (2)  KUHAP maka perkara menggunakan Ijazah palsu pada saat tahapan pencalonan menjadi kepala daerah Kota Sibolga yang dilakukan Drs.H.M.Syarfi Hutauruk dihentikan penyidikannya

AKBP Joas Periko Panjaitan, S.I.K saat diminta tanggapannya seputar SP3 yang dikeluarkan oleh Polresta Sibolga, Selasa (1/8) oleh DPD LSM LP3S Kota Sibolga melalui selularnya tidak menjawab padahal ponselnya aktif. Sedangkan AKP Agus Pristino, SH yang diminta tanggapanya serupa melalui selularnya tak memberi komentar,” tanyakan kepada Kasat Reskim yang baru pak AKP Antoni Simamora” ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki LSM LP3S Kota Sibolga dan hasil penyidikan Polres Sibolga, bahwa Drs.M.Syarfi Hutauruk memiliki 3 Ijazah setingkat SD.Yakni : Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Yang Rusak dari SDN No : 153024 Pasar Sorkam, Surat Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidaijah Negeri dan Ijazah SD No : 73190 sesuai berita acara hasil Lab forensik Poldasu Cabang Medan, dan ironisnya lagi M.Syrafi dalam 11 bulan Tamat dari Perguruan Thawalib Padang pada Tahun 1979 dengan memiliki Ijazah/STTB dan sudah langsung memiliki  Surat Tanda Tamat Belajar SMU pada Tahun 1980 dari Kota Padang Sumatera Barat, beber H.Charles Pardede.

Sedangkan menurut Keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga, Nadzran, SE  kepada LSM LP3S Sibolga menyebutkan, M.Syarfi pada saat mencalonkan diri sebagai calon Walikota Sibolga menggunakan  Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Rusak dari Sekolah Dasar Negeri No : 153024 Pasar Sorkam yang dikeluarkan pada 31 Mei 1989 dan ditanda tangani oleh Jairus Habayahan NIP.400014494 selaku Kepala Sekolah dan tidak memiliki Ijazah maupun STTB, aku Nadzran .

Sesuai Keterangan M.Syarfi pada saat pencalonan Walikota Sibolga, kepada KPUD Sibolga Ijazah miliknya rusak dikarenakan kena sambal Balado (sambal Cabai) dan dihadapan penyidik M.Syarfi mengklaim memiliki Ijazah SD dan ditemukan dari rumah orang tuanya, maka itulah Polres Sibolga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), inikan aneh namanya, cetus Charles.

Terkait hal ini, Poldasu diminta meninjau kembali SP3 yg telah diterbikan oleh Polres dan supaya kembali menggelar ulang kasus ini, karena kabarnya Drs.M.Hutauruk menjadi sapi perahan oknum tertentu. Disamping itu kami dari DPD LP3s Kota Sibolga telah meminta klarifikasi SP3 tersebut kepihak Polres Sibolga dan tinggal menungga jawaban dari Polres Sibolga dan DPD LP3s Kota Sibolga juga telah meminta Klarifikasi atas Ijazah SD Milik Drs.M.Syarfi Hutauruk , tandas Charles.

(#)

7 Keanehan Kasus Bambang KPK

Jakarta : Presiden Joko Widodo membentuk tim independen guna mencari solusi kisruh yang sedang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian. “Kami diminta memberikan masukan terkait dengan masalah dan hubungan antara KPK dan Polri, termasuk juga personel Polri dan KPK yang menghadapi proses hukum. Kami diundang atas pribadi,” ujar salah satu anggota tim, Jimly Asshidique, di Istana Merdeka, Ahad malam, 25 Januari 2015.

Tim ini beranggotakan tujuh orang, yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Jimly Asshidique; mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno; pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar; pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana; mantan Ketua KPK Erri Riyana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan; dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, yang malam itu tak hadir.

Tidak disebutkan apakah tim akan mengkaji secara mendalam kasus menyuruh saksi memberikan keterangan palsu yang dituduhkan kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Yang jelas, sejumlah kalangan menilai kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 2010 itu sarat akan kejanggalan.

Di antaranya berikut ini:

  1. 1.    Dua Versi Tanggal Laporan Pengaduan

Pihak kepolisian menyebutkan pelapor kasus itu atas nama anggota DPR dari PDI Perjuangan yang juga calon Bupati Kotawaringin Barat yang kalah di MK, Sugianto Sabran, dibuat pada 15 Januari 2015. Saat ke kantor Bareskrim, Jumat, 23 Januari 2015, Sugianto menunjukkan surat laporannya diteken pada 19 Januari 2015.

  1. 2.    Cepatnya Proses Penyidikan

Penyidik kepolisian hanya butuh waktu tak sampai sepekan untuk meningkatkan kasus itu ke penyidikan, 22 Januari lalu. Padahal saksi kunci kasus itu, Ratna Mutiara, yang dituduh memberi keterangan palsu, tak pernah diperiksa.

3. Kejaksaan Belum Terima SPDP

Kejaksaan Agung belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus itu. Padahal Pasal 109 ayat (1) KUHAP mewajibkan soal SPDP ini.

4. Penangkapan Janggal

Pasal 18 KUHAP menyebutkan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat yang mencantumkan, misalnya, uraian singkat perkara kejahatan, termasuk tempat pemeriksaan sebelumnya. Bambang sebelumnya tak pernah diperiksa.

5. Tuduhan Tidak Jelas

Pasal yang disangkakan kepada Bambang adalah Pasal 242 KUHP tanpa ayat dan Pasal 55, juga tanpa ayat. Kepada Tempo, sejumlah ahli hukum mengatakan pelaku pidana kesaksian palsu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri. Pasal 174 KUHAP juga menyebutkan hanya hakim yang bisa menilai tindak pidana pemberian keterangan palsu.

6. Saksi Kunci Membantah

Kepada Tempo, Ratna Mutiara, satu-satunya saksi dari 68 saksi di MK terkait dengan kasus tersebut yang dihukum 5 bulan atas kasus keterangan palsu, membantah memberikan keterangan palsu atas arahan Bambang. Dia juga tak pernah bertemu dengan Bambang di luar sidang.

7. Konflik Kepentingan

Kasus Bambang ditangani Direktorat Pidana Umum di bawah pimpinan Herry Prastowo, saksi kasus Budi Gunawan yang ditangani KPK. Dalam pemanggilan pekan lalu, Herry mangkir. Menurut laporan majalah Tempo edisi 19 Januari 2015, Herry tercatat sebagai salah satu pihak yang pernah menyetor duit ke rekening Budi.

Tim Tempo

BPSK Serang Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen

Serang: BPSK Kabupaten Serang Banten berupaya mencerdaskan masyarakat dalam bertransaksi barang/jasa yang dibeli oleh masyarakat atau  konsumen, melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPSK Kabupaten Serang, keseriusan BPSK dalam mensosialisasikan UUPK No.8 Tahun 1999 terlihat jelas dari beberapa narasumber yang hadir diantaranya yaitu Kementerian Perdagangan, Kementreian Hukum Dan Ham, Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adanya UUPK adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Ada dua macam perlindungan konsumen, 1. Perlindungan Preventif : adanya norma-norma larangan prilaku berkaitan dengan standar, informasi (label dan iklan), cara menjual dan klausa baku (4 pilar utama), perlindungan antisipatif agar konsumen tidak dirugikan. 2. Perlindungan Represif : perlindungan pada saat konsumen sudah dirugikan, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, kelembagaan perlindungan konsumen seperti : BPSK dan LPKSM.

BPSK adalah badan penyelesai sengketa konsumen, dasar hukum pembentukan BPSK diamanatkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang NO.7 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “ Pemerintah membentuk badan penyelesai konsumen di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan”.

Tugas dan Fungsi BPSK antara lain : 1. Melaksanakan penanganan sengketa konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melelui mediasi, atau arbitase, atau konsiliasi, 2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku, 3. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK, 4. meminta bantuan penyidik  untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesai sengketa konsumen.

Begitupula dengan LPKSM ialah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang turut ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, diantara tugas dan fungsi LPKSM antara lain :

  1. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.
  2. Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
  3. Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.
  4. Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Menurut Sugiri (Kepala BPSK Kabupaten Serang) dengan adanya BPSK dan LPKSM dikabupaten serang khususnya, ini akan membuat konsumen lebih cerdas dalam bertransaksi barang/jasa dan tahu akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, disisi lain konsumenpun dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui BPSK diluar jalur pengadilan.

Dick/BI/Sanggahbuana s??bp? ??bsp; Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

  1. Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.
  2. Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Menurut Sugiri (Kepala BPSK Kabupaten Serang) dengan adanya BPSK dan LPKSM dikabupaten serang khususnya, ini akan membuat konsumen lebih cerdas dalam bertransaksi barang/jasa dan tahu akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, disisi lain konsumenpun dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui BPSK diluar jalur pengadilan.

Dick/BI/Sanggahbuana