Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

GALERY FOTO

DSC_0528

Prof. Adi Fahrudin, Direktur Pelsos Lansia Kemensos RI, Dra. Tutiek Haryati, MM dan Kasubdit. Standardisasi Evaluasi Pelaporan Kemensos RI, Kiki Riadi M.Si. (Foto Dok : BI/ Agung)

DSC_0658Peserta beserta Staf Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI usai kegiatan Penyusunan Draf Modul Pendampingan Pelayanan Lanjut Usia tahun 2014 yang di laksanakan di Hotel Grand Cikarang, Bekasi, pada 11 s/d 14 Maret 2014 lalu. (Foto Dok : SB/ Asep)

untitledfddsf

Pimpinan Perusahaan Surat Kabar Buser Indonesia saat sosialisasi dan penyuluhan kepada peserta Akseptor KB di Puskesmas Pematang Kecamatan Kragilan Kab. Serang (10/4) (Foto Dok : BI/Asep)

Terkait Dugaan Pungli SMPN I Ciruas.Humas Pemkab : Tidak Dibenarkan Adanya Pungutan

untitled smp

Banten/SB

Adanya rekomendasi Bupati kepada SMPN I Ciruas untuk melakukan pungutan sebesar Rp. 800.000,- persiswa  dan belum cukupnya bantuan dari pemerintah seperti yang disampaikan pihak sekolah kepada BI saat dikonfirmasi terkait dana Partisipasi yang diwajibkan kepada siswanya, beberapa waktu lalu, (14/4) BI mengkonfirmasi Kabag. Humas Pemkab Serang, Rudiyanto.

Ditegaskannya bahwa Bupati tidak pernah merekomendasikan terkait pungutan yang oleh SMPN I Ciruas, “ tidak dibenarkan adanya pungutan, pernyataan wakil bupati sudah jelas dan tegas, dan Pemerintah kabupaten tetap memberikan bantuan untuk sekolah” ungkap Rudi.

Sekedar menyegarkan ingatan, yang dilakukan oleh pihak SMPN I Ciruas yang nilainya termasuk fantastis, sebesar Rp. 800.000 persiswa untuk pengadaan AC, Komputer, lemari piala, jerjak jendela, pembuatan kamar mandi dan tambahan ekstar kurikuler.

Saat di konfirmasi ke komite sekolah yang juga salah seorang guru SDN 1 Ciruas di sebutkannya, bahwa hal ini sudah di musyawarahkan kepada para orang tua murid disekolah. Sementara kepala sekolah SMPN I Uus Ruhyadi, M,Pd. Menyebutkan, menurutnya, pemerintah belum siap untuk membantu SMPN 1 Ciruas, jika menunggu bantuan dari pemerintah belum cukup dan pungutan ini sudah mendapat rekomendasi dari bupati “ jangankan dari dinas, dari bupati sudah merekomendasi” tegasnya.

Namun menurut orang tua siswa yang mengikuti musyawarah tersebut, saat mereka di persilahkan untuk bertanya, pengurus komite mengatakan agar jangan menyinggung soal dana partisipasi “ Boleh bertanya, tetapi jangan bertanya soal dana partisipasi, karena soal itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi” ujarnya menirukan ucapan pengurus komite.

Kabaranya pula, berbagai pungutan yang dilakukan SMPN 1 Ciruas terhadap orangtua siswa mulai mulai membuat resah , pasalnya pungutuan tersebut sepertinya tak mampu di tolak para orang tua, alias wajib. Mulai dari pungutan guru yang akan pensiun, mutasi hingga kabarnya ada pula guru yang mempunyai hajatan anaknya yang kawin pun murid tak lepas dari pungutan yang katanya sebagai sumbangan atau partisipasi, walau jumlahnya tergolong kecil, sumbangan atau partisipasi ini sepertinya suatu kewajiban dan dipatokkan jumlahnya.

Jika benar seperti bantahan Rudiyanto, lantas bagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah, dengan berani menyebut bahwa pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari bupati. Apakah lebih tinggi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011, yang menegaskan tentang larangan pungutan dana di tingkat SD/MI, SMP/Mts. Apakah rekomendasi bupati diatas segala-galanya sehingga seenaknya melakukan praktek semacam ini, sejauh mana kedekatan sang kepala sekolah dengan Bupati atau pejabat diatasnya, sehingga bisa berujar demikian.

agung/SB

Maling Di Rumah Jendral Polisi, Babakbelur Dihajar

Medan/SB

Frans Hareva (27) nyaris tewas diamuk massa di Jalan Km 15 Diski, Desa Sumber Melati,Kec Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Minggu (13/4) siang.

Pasalnya, pria yang menetap di Jalan Km 10 Binjai, Komplek Perumahan Pardede, Sunggal Deli Serdang ini ketahuan menawarkan hasil curian kepada warga, sebuah Gorden yang dicurinya di rumah milik Irjend Mustahari yang merupakan perwira Polisi di Mabes Polri. Alhasil, ia pun diboyong ke Mapolsek Sunggal guna diproses sesuai hukum.

Informasi dihimpun menyebutkan, tertangkapnya pria pengangguran ini bermula atas informasi dari warga sekitar, bahwa pelaku mendatangi kampung tersebut dan menjual sebuah gorden. Tak lama kemudian, salah seorang warga yang merupakan keluarga dari pemilik rumah memberitahukan kepada penjaga rumah Hendi (34), bahwa ada seseorang yang menjual gorden bekas mirip dengan gorden milik keluarganya tersebut.

Mendengar itu, lantas Hendi langsung mendatangi penjual gorden tersebut. Ketika melihat gorden yang dijual pelaku sama dengan gorden milik majikannya, pelaku langsung diamankan dan dipaksa mengaku bahwa gorden tersebut hasil curian. Setelah mengakui bahwa gorden tersebut merupakan hasil curiannya, tak ayal warga emosi lalu menghakimi pelaku hingga babak belur. Kemudian, pelaku pun diboyong ke Mapolsek Sunggal guna diproses sesuai hukum.

“Kejadiannya Kamis kemarin, bang. Tadi tahunya waktu saudara yang punya rumah yang menelpon ada orang yang jual gorden mirip sama punya majikan saya. Pas saya sampai disitu, ternyata betul mirip kali, enggak lama langsung kami tanya rame-rame barulah dia mengaku. Terakhir jadi bulan-bulan warga disitu lah dia,” terang Hendi sembari mengatakan bahwa majikannya seorang perwira Polisi berpangkat Jenderal di Mabes Polri.

Terpisah, Kapolsek Sunggal Kompol Eko Hartanto saat dikonfirmasi mengatakan, telah mengamankan pelaku dan membantarkan ke RS Bhayangkara. “Sudah kita amankan pelakunya. Namun, karena kondisi pelaku cukup parah, kita bantarkan sementara ke RS Bhayangkara untuk dirawat itensif,” tandasnya.

Jhon/SB

 

Ops Gabtib dan Yustisi Denpom 1/5 Amankan Empat WN Malaysia

Medan/SB

Detasemen Polisi Militer 1/5 menggelar Ops Gabtib dan Yustisi dengan sandi Waspada Wira Piso 2014, Sabtu (12/04/2014) malam melakukan razia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan dan jalan lintas. rajia di Jalan Medan -Binjai KM 10,5. Dalam razia tersebut,  petugas mengamankan empat warga negara Malaysia yang  kedapatan membawa satu bungkus berisi daun ganja kering.

Berdasarkan informasi menyebutkan, keempat warga Malaysia yang diamankan tersebut, razia, mobil yang ditumpangi mereka diberhentikan petugas Denpom di Jalan Medan-Binjai KM 10,5, petugas menemukan warga Negara Malaysia tersebut membawanarkoba jenis  ganja dan selanjutnya keempatnya diboyong dan diserahkan ke Mapolresta Medan.

Menurut sumber yang layak dipercaya menyebutkan, keempat warga negara Malaysia yang diamankan yakni, Yusree Bin Sijam (42), M Nazri Bin Absul Hamid (53), Sariman bin Nurdin (49), M Nizam Bin Tasmin (42) dan seorang supir asal Medan bernama Herbert Pangaribuan (51).

Barang haram itu sendiri diamankan dari Yusree Bin Sajam, yang disimpan dalam lintingan rokok bercampur ganja seberat 0,5 Gram. Kasat Narkoba Kompol Dony Alexander membenarkan adanya penyerahan warga Malaysia dan seorang pemandunya warga Medan. “Benar, mereka diserahkan ke kita sekitar pukul 02.00 WIB dan selanjutnya, kita melakukan sidik pengembangan,”ujar Dony,Minggu (13/04/2014)siang kepada okebung.com.

Diamankan

Sementara itu, razia yang sama yang dilakukandi diskotik News Zone Jalan Wajir/Kol Sugiono belasan aparat Denpom berseragam dinas masuk kedalam diskotik melakukan razia para pengunjung.
Satu persatu pengunjung yang dicurigai langsung dilakukan pemeriksaan identitas KTP.

Dalam razia tersebut, terlihat beberapa orang pria dan wanita etnis Tionghoa diamankan langsung diboyong ke Mako Denpom 1/5 Jalan Suprapto Medan. Belum ada keterangan resmi dari pihak Denpom terkait penangkapan ini.

Jhon/SB

 

Polda Banten Tetapkan Ketua DPD GoIkar Tersangka

Banten : Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten menetapkan adik tiri Ratu Atut Chosiyah, berinisial LKH tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sodetan Cibinuangeun sebesar Rp19 miliar. Ketua DPD GoIkar Kota Serang itu diduga menerima fee dari  PT. DAU sebagai pemenang lelang ke CV Tunas Mekar Jaya (TMJ).

Direskrimsus Polda Banten, Kombes Wahyu Widada menyatakan PT. DAU yang mestinya mengerjakan proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) senilai Rp19 miliar dari APBN hanya mendapatkan fee dari LKH. “Kami sudah punya bukti permuIaan yang cukup. Salah satunya uangnya ngalir ke LKH. Dari rekening perusahaannya (dari PT DAU ditransfer ke rekening CV. Tunas Mekar Jaya milik LKH -red),” kata  Wahyu kepada Indopos, yang dirilis BI.

Saat ditanya persentase fee yang diberikan LKH, Wahyu enggan merinci. Mantan Kapolres Metropolitan Tangerang itu mengatakan, informasi tersebut merupakan awal penyidikan dan sedang dikembangkan. Dalam waktu dekat baik LKH yang juga adik kandung WaIikota Serang, HaeruI Jaman dan Memed sebagai pelaksana proyek akan segera diperiksa.

“Kami sudah menjadwaIkan pemeriksaan terhadap direktur PT TMJ, (LKH,red) dan Memed,” tandasnya seraya menjeIaskan, peranan tersangka Memed, merupakan pemborong yang mengerjakan proyek pembangunan sarana penunjang sodetan Cibinuangeun tersebut.

Sementara perihal komentar LKH ini, yang mengaku penetapan tersangka terhadap dirinya terkesan dipaksakan. Wahyu balik mengatakan, bahwa pemeriksaan terhadap kasus ini sudah cukup lama dan kini pihaknya sudah memiliki cukup bukti untuk penetapan tersangka terhadap  Ketua DPD GoIkar Kota Serang tersebut. “Kalau merasa tidak bersalah, ya berikan saja keterangan di pengadilan. Silakan buktikan terbalik,”tandasnya.

Diketahui proyek pembangunan sarana penunjang sodetan Cibinuangeun dari APBN tahun 2011 di Kampung Burunuk, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3.512.089.392.

Proyek tersebut terdiri atas pembangunan Ground The Sill, jeti sepanjang 150 meter, penguatan tebing dengan beronjong sepanjang 102 meter, sypon sepanjang 46 meter, tanggul tanah di kiri kanan Sungai Cibinuangeun sepanjang 240 meter, dan galian tanah sepanjang 240 meter.

Diketahui sebelumnya, penyidik sudah lebih dulu menetapkan dua tersangka, yakni penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Dedi Mashudi selaku PPK proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurain (BBWSC3) dan Yayan Suryana selaku Direktur Delima Agung Utama (DAU) selaku pemenang lelang.

*

Kelakuan Anggota DPR, Datang Sidang Absen Lalu Pergi

Jakarta : Selasa 25 Februari 2014 lalu, sekitar pukul 10.00 WIB ruang sidang Paripurna DPR RI di  kompleks Senayan Jakarta masih tampak sepi. Padahal dalam agenda sidang paripurna DPR  dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.

Namun baru satu Anggota Dewan yang hadir yakni Ruhut Sitompul. Sekitar 30 menit berlalu satu per satu anggota Dewan hadir. Mereka lalu mengabsen secara manual di depan ruang sidang paripurna.

Absensi anggota Dewan masih terlihat kosong. Ada 560 nama anggota Dewan tertera di daftar absensi diatur berdasarkan Fraksi masing-masing namun sejauh pantauan Tribunnews.com masih sedikit yang ditandatangani oleh anggota Dewan.

Menjelang pukul 11.00 WIB, anggota Dewan mulai berdatangan namun jumlahnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini anggota Dewan yang hadir terlihat sedikit dari biasanya.

Kelakuan anggota Dewan ini juga cukup unik. Ada yang mengabsen lalu pergi meninggalkan ruang sidang. Mungkin Anggota Dewan ini hanya ingin membubuhkan tandatangan bukti hadir di sidang paripurna.

Ada juga Anggota Dewan yang membubuhkan absen lalu masuk ke ruang sidang namun tak lama kemudian keluar ruang sidang dan berlalu pergi. Padahal sidang paripurna masih berlangsung.

Selain itu, sejumlah anggota Dewan melayangkan surat izin tidak bisa hadir di sidang paripurna karena alasan tertentu. Surat izin itu diserahkan oleh masing-masing stafnya kepada pegawai Setjen DPR yang bertugas mengurus asbensi kehadiran anggota Dewan di sidang paripurna.

Namun demikian banyak juga dari anggota Dewan yang mengikuti rapat hingga tuntas. Sidang paripurna kemarin dihadiri 205 anggota Dewan yang membubuhkan tandatangan di abasensi dari total 560 anggota DPR.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Trimedya Pandjaitan mengakui menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014 mendatang kehadiran anggota DPR mengikuti rapat di gedung DPR Jakarta kian memprihatinkan.

Menurut Trimedya Pandjaitan  mayoritas anggota Dewan yang ada sekarang mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR, sehingga banyak dari mereka ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk berkampanye. “Memang mereka punya tanggung jawab ke Dapil detik-detik terakhir menjadi anggota DPR. Tetapi di luar itu tetap mendapat gaji utuh,” kata Trimedya kemarin.

Dia mengatakan BK DPR sudah menyurati 9 ketua Fraksi di DPR untuk mengimbau anggotanya rajin hadir di rapat. “Yang malas ikut rapat tidak usah dipilih lagi. Rakyat sudah tahu mana anggota DPR yang bolos, anggota DPR yang bermasalah, dan partai yang bermasalah,” kata Trimedya.

Ke depan, Trimedya mengatakan pihaknya sudah mengusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR agar anggota Dewan yang empat kali tidak ikut rapat dikenai sanksi. “Jadi yang dikenai sanksi bukan saja yang malas ikut rapat paripurna,” kata dia.

Merdeka

Darmayanti Lubis: Banyak Pasien Miskin Ditolak

Medan/SB

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Darmayanti Lubis mengatakan, banyaknya pasien miskin yang ditolak berobat sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lantaran masih semrawutnya data warga miskin. Hanya fakir miskin yang terdaftar dalam data Pendaftaran Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 saja yang sudah menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Padahal, jumlah fakir miskin yang belum terdaftar cukup banyak.

“Penetapan data PBI oleh Kementerian Sosial masih memakai data lama. Harusnya dibuat data tahunan,” katanya. Darmayanti meminta agar pemerintah menuntaskan data identitas tunggal atau e-KTP sehingga bisa memperbaiki parameter kriteria penduduk miskin dan warga tidak mampu.

Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi serta memperbarui kerja sama empat menteri terkait untuk memperbaiki jumlah PBI, yakni Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Kesejahteraan Masyarakat, dan Menteri Ketenagakerjaan. Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Sumut Sri Suryani mengatakan, hingga kini Jamkesda Sumut belum berintegrasi dengan BPJS Kesehatan karena belum semua daerah menyerahkan data warga sesuai nomor induk kependudukan (NIK).

Dia menambahkan, pasien yang masih dalam pelayanan rumah sakit masih ditanggung oleh Jamkesda. Namun, untuk biaya berobat jalan dan pelayanan lanjutan tidak ditanggung lagi. Selanjutnya warga diminta mendaftarkan ke pemerintah kabupaten/ kota masing-masing.

BPJS Telantarkan Warga Miskin ? Harus Dikaji Ulang

Medan/BI

Pasca berlakunya Badan Penyelenggara JamiNan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 31 Januari 2014, banyak pasien miskin di Sumatera Utara (Sumut) telantar karena tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumut, Sugianto mengatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak membiarkan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan telantar dengan menghentikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dia menuding Pemprov Sumut menelantarkan rakyat miskin dengan pengalihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun anggaran 2014 ke BPJS Kesehatan.

“Tugas penyelenggara negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan membiarkan rakyat miskin tidak bisa berobat, maka pemerintah Sumut telah melupakan tanggung jawabnya,” ujarnya di Gedung DPRD Sumut, Selasa (4/2).

Pemegang Jamkesda Nomor 463/2967, Suratman, yang diwakili istrinya, Misri, mengatakan, suaminya menderita penyakit ginjal dan tumor seharusnya sudah dioperasi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan, namun, tidak dioperasi karena tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Kami disuruh ke BPJS Kesehatan, tapi saya tidak mampu membayar iuran. Makan saja susah,” kata warga Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan itu. Begitu juga dengan Guntur, anak pasangan Suratman dan Misri yang memegang Jamkesda Nomor 463/418. Penderita insomnia dan diduga mengidap tekanan jiwa yang selama ini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Simalingkar, kini tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemegang Jamkesda Nomor 463/1226, Martinus, juga mengaku kebingungan membiayai pengobatannya. Penduduk Simalingkar yang sudah dioperasi karena penyakit jantung itu tidak bisa lagi menggunakan Jamkesda untuk melakukan kontrol dan berobat demi kesembuhan penyakitnya sejak berlakunya BPJS Kesehatan.

Dikaji Ulang

Sejumlah masyarakat dari berbagai daerah yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah menolak program BPJS.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumut Sugianto melalui Fahrin. Menurutnya, program tersebut terkesan tindakan manipulasi hak rakyat.

“Kesehatan itu seharusnya menjadi hak rakyat tapi malah menjadi kewajiban. Soalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran yang telah ditetapkan. Ironisnya lagi, jika masyarakat tidak membayar iuran per bulannya selama 6 bulan, maka dikenakan sanksi denda. Itu sudah menyalahi,” sesal aktivis ini.

Menurut Fahrin lagi, pemerintah seharusnya mengkaji ulang dengan mencari jalan keluar terhadap program BPJS. “Masih banyak masyarakat yang sehari-harinya untuk makan susah. Jadi, program BPJS itu harus dikaji ulang lagi biar masyarakat hidupnya tidak makin sulit lagi,” tukasnya.

Related News

PTUN Medan Terima Gugatan Irfan Fadila Nawi. SH

Copy of IRFANMedan/BI

Irfan Fadila Mawi, S.H Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan(PTUN).

Pasalnya, Irfan Fadila Mawi, S.H yang diangkat dan ditetapan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota se- Sumut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1880-KPTS/PANWASLU-SU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani Ketua Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, David Susanto, S.E  namun tidak ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Menurut siaran Persnya yang diterima BI menyebutkan, Irfan Fadila Mawi, S.H mengikuti Penjaringan dan Penyaringan sebagai calon Anggota Panwaslu Kota Medan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun tanpa alasan yang jelas tidak ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi, terhadap Irfan Fadila Nawi, SH yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan tidak pernah melakukan kerjasama apalagi dibidang kepemiluan lebih tegasnya yang pantas melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan Irfan Fadila Nawi, SH adalah Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Tindakan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Irfan Fadila Nawi, SH tidak berdasar hukum dan sangat tidak proporsional apabila dikaitkan dengan Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 serta merupakan suatu tindakan (Unprofesional Counduct).

Irfan Fadila Nawi, SH tidak ditetapkan atau dengan kata lain diberhentikan sangat bertentangan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya; atau diberhentikan dengan tidak hormat, akan tetapi Irfan Fadila Nawi, SH tidak tertera dalam Pasal ini.

Semasa dalam Penjaringan dan Penyaringan Irfan Fadila Nawi, SH telah mengikuti seleksi sebagai calon Anggota Panwaslu Kota Medan dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum seperti calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, namun entah mengapa Irfan Fadila Nawi, SH tidak ditetapkan atau diangkat sebagai Panwaslu Kota Medan seperti Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dan nilai sangat bertentangan dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dinilai telah melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan telah pula melanggar UUD 1945 Pasal 27 UUD 1945, 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga tidak ada pengecualian dikalangan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Gugatan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomo r: 103/G/2013 PTUN tersebut memutuskan menolak Eksepsi Tergugat (Bawaslu-SU) untuk seluruhnya dan mengadili, mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; (1). Menyatakan Batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2913  KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013, (2). Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2913 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013, (4). Membebankan Biaya perkara kepada tergugat.

1.Tim Advokasi Pro Demokrasi (TAVPD)yangberalamat dijalan Brigjend Katamso Gang Merdeka No. 20 A, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, ini terdiri dari pakar hukum, pengamat hukum dan penggiat hukum diantaranya adalah :Hasanuddin Nasution. SH, Syahrul Sitorus. SH, S.Sos, M.H, Nurmahadi Darmawan. SH, Irfan. SH. M.Hum, Martua Raja Pane. SH, Mardianto Situmeang. SH, Suharto Butarbutar. SH, Prabudi. SH. Manahan Sembiring. SH, Rosmawati. SH, Fauzi Iskandar Nasution. SH, Ibrahim Nainggolan. SH, Wildan Areza. SH. USyahrunsyah. SH, Arifin Saleh. SH.MH, Febriansyah Mirza. SH, Junaidi Bangun. SH, Budi Abdullah. S.Ag. SH. MH, Fatimah. S.Ag, Joice Novelin R. SH, Arizal. SH.MH.

Agung/ SB