Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Warga Perbatasan Nyatakan Siap Perang Melawan Timor Leste

siap-perang

Kefamenanu/SB

Warga empat desa di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mengadakan ritual adat sebagai tanda siap berperang melawan warga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Tokoh pemuda Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Wilem Oki, mengatakan seluruh  warga empat desa itu sudah menggelar ritual adat di makam Raja Ambenu, Jumat (18/10/2013).

Dengan ritual itu, mereka sudah siap melakukan  aksi kekerasan kalau perundingan damai yang dijadwalkan Kamis (24/10/2013) nanti, gagal.

Oki menjelaskan, seremoni adat ini dilakukan oleh perwakilan tokoh masyarakat dari empat desa, yakni Desa Sunsea, Desa Bakitolas, Desa Benus, dan Desa Manamas.

“Secara adat, masyarakat sudah membuat surat kepada masyarakat Leolbatan untuk melakukan perundingan damai. Tapi, kami sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk, yakni kami harus mengangkat senjata dan berperang melawan warga  Leolbatan-Timor Leste,” tegasnya, Minggu (20/10/2013).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan ini merupakan bukti kecintaan mereka terhadap NKRI, sehingga tidak merelakan wilayah kedaulatan nasional dicaplok secara sepihak oleh warga negara lain.

“Jangankan satu meter, satu jengkal tanah wilayah NKRI tidak rela dibiarkan masyarakat untuk dikuasai oleh warga negara lain. Apalagi yang terjadi saat ini adalah pemerintah Timor Leste membuka jalan sepanjang 500 meter,” tandas Oki.

Ia menjelaskan, persiapan perang yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan, merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap ulah warga RDTL yang membuka lahan baru, merusak pekuburan warga Indonesia, dan  mencuri 19 ekor sapi milik warga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu.

Tokoh masyarakat Nelu, Desa Sunsea, Marsel Teme (82) sebelumnya menegaskan, tindakan masyarakat setempat dan desa-desa tetangga melawan warga Leolbatan, bukan untuk memperebutkan lahan pertanian.

Sebab, lahan pertanian masih sangat luas di wilayah Indonesia untuk diolah. Tetapi itu adalah bukti kecintaan masyarakat terhadap tanah air Indonesia.
“Kita hidup dan makan dari apa yang dihasilkan tanah ini. Biarlah kita buktikan tanah ini milik Indonesia atau Timor Leste,” tegas Teme.

Siap Menyerang

Ribuan warga dari empat desa di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menyatakan siap menyerang warga Kampung Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekusi Timor Leste.

Ancaman ini muncul menyusul tidak adanya kata sepakat terkait peristiwa bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Tokoh pemuda Desa Sunsea dan Desa Bakitolas, yaitu Wilem Oki, Lusianus Oematan, Alfredo Nono, dan Manektius Kolo, Sabtu (19/10/2013), mengatakan, empat desa yang siap bergabung untuk menyerang Timor Leste yakni Desa Sunsea, Bakitolas, Benus, dan Manamas.

“Tadi rencananya akan ada pertemuan tetapi diundur sampai hari Kamis , untuk hadirkan petinggi kedua negara, sehingga respons dari masyarakat di empat desa di Kecamatan Naibenu, kalau hari Kamis tidak jadi bertemu, maka nanti warga akan melakukan penyerangan ke Timor Leste,” ungkap Wilem yang diamini warga lainnya.

“Persiapan untuk penyerangan sudah ada dengan mengundang keempat desa tersebut secara adat dan persiapan alat perang seperti parang, panah, tombak, dan bambu runcing. Jumlah warga yang dipersiapkan untuk penyerangan kurang lebih sebanyak 1.500 orang dan nantinya ada dua desa di Timor Leste yang menjadi target serangan yakni Leolbatan, Desa Kosta dan Desa Hale,” sambung Wilem.

Menurut Wilem, warga sudah benar-benar nekat melakukan penyerangan sehingga bisa ada respons dari petinggi negara. ”Biar ada penyerangan dulu, sehingga ada perhatian penyelesaian yang lebih serius dari petinggi kedua negara,” kata Wilem.

Seperti diberitakan, akibat berebut tanah di wilayah zona netral, warga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, terlibat saling serang dengan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekusi, Timor Leste

Rel

Dinilai Langgar UU. Bawaslu Propsu Di PTUN Kan

panwaslu

Medan/BI

Irfan Fadila Mawi, S.H Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan(PTUN).

Pasalnya, Irfan Fadila Mawi, S.H yang diangkat dan ditetapan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota se- Sumut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1880-KPTS/PANWASLU-SU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani Ketua Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, David Susanto, S.E  namun tidak ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Menurut siaran Persnya yang diterima BI menyebutkan, Irfan Fadila Mawi, S.H mengikuti Penjaringan dan Penyaringan sebagai calon Anggota Panwaslu Kota Medan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun tanpa alasan yang jelas tidak ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi, terhadap Irfan Fadila Nawi, SH yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan tidak pernah melakukan kerjasama apalagi dibidang kepemiluan lebih tegasnya yang pantas melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan Irfan Fadila Nawi, SH adalah Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Tindakan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Irfan Fadila Nawi, SH tidak berdasar hukum dan sangat tidak proporsional apabila dikaitkan dengan Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 serta merupakan suatu tindakan (Unprofesional Counduct).

Irfan Fadila Nawi, SH tidak ditetapkan atau dengan kata lain diberhentikan sangat bertentangan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya; atau diberhentikan dengan tidak hormat, akan tetapi Irfan Fadila Nawi, SH tidak tertera dalam Pasal ini.

Semasa dalam Penjaringan dan Penyaringan Irfan Fadila Nawi, SH telah mengikuti seleksi sebagai calon Anggota Panwaslu Kota Medan dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum seperti calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, namun entah mengapa Irfan Fadila Nawi, SH tidak ditetapkan atau diangkat sebagai Panwaslu Kota Medan seperti Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dan nilai sangat bertentangan dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dinilai telah melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan telah pula melanggar UUD 1945 Pasal 27 UUD 1945, 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga tidak ada pengecualian dikalangan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

gung/BI

Pungli PROLISDES Desa Curug Agung

Serang/SB

Siapa yang berhak menerima bantuan Program Listrik Desa (PROLISDES) Masyarakat yang kurang mampu atau Masyarakat mampu? Faktanya masih banyaknya bantuan – bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, bukannya membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu namun kenyataan masih banyak oknum pemerintah yang tidak memberikan bantuan – bantuan pada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan yaitu masyarakat kurang mampu.

Salah satu contoh Program Listrik Desa (PROLISDES) yang dialokasikan untuk desa curug agung kecamatan baros sebanyak 47 KWH T.A 2012, banyak masyarakat desa curug agung yang kurang mampu tidak mendapatkan Program Listrik Desa atau KWH gratis ini mengapa? Karna adanya pungutan yang dilakukan oleh salah satu oknum desa yang berinisial S sebesar Rp. 200.000,- pada masyarakat kurang mampu. Namanya juga masyarakat kurang mampu mana mampu masyarakat membayar uang yang diminta S sebesar Rp. 200.000,-.

Menurut pengakuan salah satu masyarakat yang enggan di sebutkan namanya dan mendapatkan PROLISDES, mengatakan kalau masyarakat ingin KWH PROLISDES harus membayar KWH sebesar Rp. 200.000,-  jika ada uang Rp. 200.000 KWH di pasang kalau tidak ada uang KWH di oper ke yang lain. Akhirnya banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan KWH gratis tersebut akan tetapi masyarakat yang mampulah yang mendapatkan KWH gratis tersebut karena mereka mampu membayar sebesar Rp. 200.000,-.

Menurut Pengakuan S uang yang dipungut dari masyarakat sebesar Rp. 200.000,- per KWH untuk diberikan kepada pihak pemasang KWH guna untuk makan, rokok, dan ongkos kerja pemasang KWH. bahkan salah satu Rw pula terlibat dalam pungutan uang PROLISDES desa curug agung Rw mengatakan saya melakukan pungutan liar pada masyarakat atas dasar suruhan S karna S siap bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

Hal seperti ini tidaklah harus terjadi dan tak patut dicontoh, tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu namun realitanya masih ada oknum yang berbuat tidak pada alurnya. Apa sikap yang akan dilakukan oleh DISTAMBEN terhadap oknum yang melakukan pungli pada program listri desa (PROLISDES)? Sepatutnya pemerintah dan atau aparatur negara dapat menindak oknum PROLISDES dengan peraturan yang berlaku di Negara ini. Guna tidak membudayanya oknum – oknum yang melakukan pungutan – pungutan liar pada masyarakat.

Aldo/Dick

TIPS MENGHADAPI DEBT COLLECTOR

Disaat macet bayar cicilan :

  1. Sepeda Motor / Mobil / Perumahan
  2. Bank, BPR, Koperasi dan Kartu Kredit
  3. Dan lain lain hutang piutang.

Debt Collector biasanya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Debt Collector yang berstatus sebagai karyawan atau internal,

2. Debt Collector yang berstatus berdasarkan kontrak/kuasa atau external

Kegiatan debt collector baik yang internal maupun external tadi seringkali menyulitkan konsumen, terutama apabila konsumen masih dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar angsuran sesuai kewajibannya.

Untuk itu beberapa tips yang mungkin berguna untuk menghadapi debt collector.

Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.

Tanyakan identitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi external.

Ini sangat penting guna menghindari debt collector illegal yang berkeliaran. bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah Kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.

Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset)

Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan melalui Finance) sedangkan Hubungan Konsumen dan Finance/Bank/Koperasi, KartuKredit adalah hutang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG menangani permasalahan Hutang (sesuai …… kepolisian no 2 tahun 2002), hal ini perlu ditegaskan karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan Konsumen dengan tuduhan Penggelapan.

Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran pasal 368 KUHP dan pasal 365 ayat 2,3 dan 4 junto pasal 335 kuhp. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.

Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) KOMNAS PK-PU terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.

Sumber : Majalah Komnas PK-PU Indonesia

Diduga Korupsi 40,46 T. Pekat Indonesia Desak KPK Periksa Dahlan Iskan. Ada Apa Media Diam ?

CIMG2010CIMG2001

CIMG2012

 

 

Jakarta/SB

Aksi yang dilakukan oleh Ormas Pekat Indonesia Bersatu pada, Kamis, (3/10) di depan kantor kementerian BUMN kemudian dilanjutkan ke gedung KPK sempat membuat sontak masyarakat, pasalnya, Dahlan Iskan sebagai orang nomor satu di kementerian BUMN dan petinggi disalah satu grup media ternama ini di duga melakukan korupsi ketika menjabat sebagai Dirut PLN.

Menurut press release yang dikeluarkan oleh DPP Pekat menyebutkan, hasil pemeriksaan BPK RI No. 30/PDTT/09/2011 pada tanggal 16 September 2011 silam terjadi dugaan adanya indikasi korupsi pada Proyek Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Tahap I dan II (Fast Track Projeck/ FTFP I&II).

Pemerikasaan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut tak lain karena adanya permintaan tertentu oleh DPR agar BPK RI memeriksa adanya indikasi korupsi terhadap proyek tersebut.  Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI di temukan adanya inefisiensi di tubuh PLN dan anak perusahaan sepanjang 2006 – 2010 sebesar 40,46 Triliun.

Dari jumlah sebesar tersebut, masing-masing adalah; Rp. 37,6 T pada 8 pembangkit berbahan bakar gas, Rp. 0.81 T pada pembangkit berbahan bakar Batu bara, Rp. 0.2 T pada pembangkit berbahan bakar panas bumi, Rp.1.17 T pada pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, Rp. 0,69 T pada 16 dari 37 PLTU dalam program percepatan pembangkit 10.000 MW/ FTP I.

Dalam orasinya, mereka mendesak agar KPK memeriksa dan menangkap Dahlan Iskan yang diduga melakukan korupsi semasa menjabat sebagai Diru PLN. Mereka menuding bahwan Dahlan Iskan adalah dewa koruptor, karena dinilai ini adalah dugaan korupsi yang lebih besar dibanding dengan kasus Century.

Usir Wartawan     

Utuk kedua kalinya, aksi yang sama  juga dilakukan oleh Ormas Pekat Indonesia Bersatu di gedung KPP pada Kamis (10/10), namun kali ini, selain mendesak KPK untuk memeriksa dan menangkap Dahlan Iskan, mereka juga mendesak agar KPK mengusir para wartawan yang ada disana. Pasalnya, mereka menilai para wartawan disana dalam melakukan tugas peliputan pilih-pilih, padahal aksi yang mereka lakukan masih seputar kasus korupsi, yakni mendesak agar KPK memeriksa dan menangkap Dahlan Isklan yang diduga melakukan korupsi. “Usir media dari sini, mereka hanya mencari sensasi. Usir media dari KPK,” teriak salah seorang orator.

Mereka menduga, ada apa ? apa ada ? apakah karena Dahlan Iskan adalah seorang petinggi salah satu grup media nasional ? sehingga peliputan tidak dilakukan. Bahkan salah satu media Online malah menyebut Pekat dalam pemberitaan siapa yang membiayai mereka.dalam pemberitaan tersebut di tulis, saat itu para wartawan sibuk mengikuti pengungkapan kasus MK terkait suap melibatkan Ketua MK non-aktif Akil Mochtar dan keluarga Gubernur Ratu Atut, serta politisi Golkar Chairun Nisa, yang anggota DPR RI.

Saat aksi Pekat di gedung KPK sama sekali tidak ada kegiatan apa-apa seperti yang di tulis media Online tersebut, mereka para media hanya duduk-duduk di tangga. Apakah aksi yang dilakukan Pekat tidak layak liput ?” ujarnya bernada kesal. “Lantas pres rilis yang sudah dibagi-bagi kepada wartawan dibawa kemana ?” sambungnya.

Agung/Firman