Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Prediksi Kapolri Pengganti Timur Pradopo

Membaca dan mendengar ucapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwasanya Kapolri akan diberhentikan sebelum masa dinasnya berakhir, telah memunculkan banyak sekali pemberitaan tentang calon calon Kapolri dari berbagai media massa. Pernyataan-pernyataan baik dari Kapolri, Wakapolri dan bahkan Kompolnas sampai meminta masyarakat untuk mengisi kuesioner tentang siapa yang cocok dan layak untuk menjadi TB-I periode berikutnya.

Dari pemberitaan media yang beredar terdapat beberapa hal yang perlu kita simak :

1. Kompolnas

Calon Kapolri di prioritaskan Jenderal Bintang 3, minimal masa dinas 2 tahun lagi di Kepolisian, dekat dengan rakyat, TNI dan bla bla lainnya. Dari spesifikasi yang diajukan Kompolnas, saat ini berarti ada 4 Jenderal bintang 3 yang masuk, yaitu : Komjen Pol Sutarman, Komjen Pol Anang Iskandar, Komjen Pol Budi Gunawan dan Komjen Pol Suparni Parto

2. KAPOLRI

Pengganti saya harus jenderal bintang 3 yang sudah menjabat selama 1 tahun dan masih menjabat minimal 1 tahun lagi. Ini berarti mengerucut ke 3 Jendral, yaitu : Sutarman, Anang Iskandar dan Budi Gunawan

3. Wakapolri

“Tidak mungkin saya”, Oegroseno juga tidak mungkin, Imam Sudjarwo juga tidak mungkin karena sudah akan pensiun. Jadi kembali menjagokan Sutarman, Anang Iskandar, Budi Gunawan dan Suparni Parto

Lalu, ada Jenderal bintang 2 yang sangat digadang-gadang oleh media saat ini, yaitu : Irjen Putut Bayuseno (Metro 1), mengingat beliau adalah mantan ajudan SBY dan juga track record nya hampir sama dengan Timur Pradopo, sama sama di Metro 1

Mari kita analisa bersama :

1. Komjen Pol Sutarman

Beliau saat ini menduduki posisi yang sangat strategis, KABARESKRIM, posisi yang sangat elite di Kepolisian dan beliau ini lah yang sangat diunggulkan sebagai TB I. Apa prestasi Beliau ? Banyak dan tidak mungkin dijelaskan satu persatu, namun yang jelas Beliau adalah Polisi yang paling getol melawan KPK saat KPK ingin memproses Djoko Susilo. Ada apa sebenarnya ?

Sutarman adalah anak buah didikan BHD – dan ingat Susno Duadji kemungkinan besar masih akan menjadi whistle blower. Susno Duadji mengetahui banyak sekali permasalahan seperti Century,Antasari dan lain lainnya pada masa dia menjabat sbg Kabareskrim dan komandannya saat itu adalah BHD !! Jika Susno berkoak kembali, alangkah tidak menyenangkannya posisi BHD dan juga antek-anteknya. Bisa-bisa kasus dibongkar dan jika hari itu tiba dan SUTARMAN saat itu sebagai KAPOLRI, apakah menurut Anda kasus tersebut bisa dipendam ? Jawabannya “YA..SUDAH PASTI”.

Lalu, berapa lama SUTARMAN yang notabene kaki BHD bisa memendam ini ? Perlu diingat, SBY tidak mungkin menjadi Presiden lagi di 2014, dan sangat riskan bagi SBY untuk tidak menuntaskan masalah ini dan kemudian menjadi bumerang yang akan menghancurkan dia. Semua juga tahu, Century dan lainnya, kemungkinan besar dijadikan lahan sewaktu kampanye Demokrat dan lainnya. Jadi, jika suatu saat terbongkar dan SBY tersangkut didalamnya ? coba bayangkan !! Bukan hanya SBY pribadi lho.., tp Ibas dan lainnya mungkin bisa juga tersangkut. Jadi intinya, SUTARMAN jika dinaikkan ada resiko kasus ditunda

2. Anang Iskandar

Generasi yang diciptakan oleh Gories Mere. Tidak banyak yang bisa diketahui, namun bisa jadi Beliau menjadi Kuda hitam dalam pertarungan TB-I saat ini, mengingat karir politiknya yang sangat cemerlang

3. Budi Gunawan

Berkiblat di PDIP seperti Nanan Sukarna. Terdengar kasus “Rekening Gendut” sehingga memberikan catatan yang agak jelek di karirnya. Walaupun sudah dinyatakan bersih oleh BHD, namun tetap saja kemungkinan Budi Gunawan sebagai TB-I sangat berat ! Ingat lho, dia berkiblat condong ke PDI-P !! apapaun ceritanya, SBY dan Megawati masih memendam kisah dan cinta lama !

4. Suparni Parto

Walau 2014 dibutuhkan intelijen yang bagus, namun beliau tidak terlalu berpengalam dengan contact langsung dengan bagian kemasyarakatan. Suparni saya pastikan tidak akan menduduki TB-I

Menurut perhitungan dan hasil olah batin yang saya lakukan, saya melihat kecendrungan SBY tidak akan memilih satupun dari kandidat diatas, termasuk juga Irjen Putut Bayuseno !! Jika SBY mau pemerintahannya berakhir tanpa cela, SBY tidak akan mengambil resiko untuk memilih TB-I yang kemudian bisa menjadi bumerang bagi dirinya dan juga keluarganya .

Jika SUTARMAN yang notabene ex -BHD, maka posisi SBY dan keluarga juga akan terancam ke depannya. Untuk itulah mata rantai BHD mesti diputuskan !! Tidak ada lagi yang berhubungan dengan pemerintahan dan distop sepak terjangnya. SBY pasti akan memilih Kubu baru yang tidak punya unsur hutang budi atau apapun ke BHD dan antek-anteknya.

Bayangkan jika suatu saat Century dibongkar dan kelihatan SBY ikut berperan didalamnya, maka kondisi PSK (Politik Sosial Keluarga) SBY akan hancur lebur…

Saya melihat saat ini, pilihan SBY hanya ada satu yaitu KOMJEN POL Oegroseno. Tidak ada pilihan lain lagi bagi dirinya, jika SBY ingin cuci cuci semua secara bersih dan memutus mata rantai yang bisa membahayakan dia dan keluarganya setelah dia tidak menjabat lagi.

Oegroseno pribadi yang bisa membenahi kepolisian dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Secara analisis logika dan dunia metafisika, OEGROSENO akan menggantikan TIMUR PRADOPO ! Walaupun, saat ini kemungkinan tersebut sangat tipis karena terjegalnya masalah dinas Oegro yang kurang dari 1 tahun. Sangat jelas terlihat wajah Oegroseno lah yang tersenyum dan keras untuk membenahi institusi yang sangat dicintainya itu.

Kita lihat saja, apakah Prediksi saya benar atau tidak adanya ! OEGROSENO yang menggantikan Timur Pradopo !!

Sumber : Kompasiana

Timur Siapkan Nama Calon Kapolri

Jakarta/SB

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan pihaknya telah mempersiapkan perwira tinggi bintang tiga sebagai kandidat calon Kapolri pengganti dirinya, jika memang presiden SBY meminta nama-nama kandidat yang akan diajukan.

“Menyiapkan (jenderal) bintang 3, sudah kita siapkan, sehingga kapan saja beliau meminta pada saat serah terima kapolri kita siap. Artinya sudah kita siapkan semua bintang tiga yang nanti melaksanakan tugas dan mengemban tugas sebagai kapolri yang dipilih oleh presiden, jadi kapan saja presiden minta kita sudah siap,” ujar Timur di Mabes Polri, Selasa (13/8/2013).

Mengenai jumlah dan juga nama-nama jenderal bintang tiga yang akan dipersiapkan, Timur menyebut nanti baru akan terlihat pada saat presiden meminta nama-nama tersebut. “Ya nanti setelah beliau minta baru kita ajukan,” katanya.

Calon Kapolri

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Nasser mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima nama calon Kepala Polri untuk diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. M Nasser kepada wartawan di Palu, Rabu (24/7), menyebutkan kelima nama itu adalah Komjen Pol Sutarman, Komjen Pol Anang Iskandar, Komjen Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Putut Bayuseno dan Irjen Pol Anas Yusuf.

Selama ini Kompolnas telah melakukan penelitian dan mempelajari rekam jejak calon Kapolri sebagai pengganti Jenderal Pol Timur Pradopo. Rekam jejak itu berupa tanggapan dari masyarakat serta penelusuran di tempat-tempat calon Kapolri itu pernah bertugas. Selain itu Kompolnas juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) guna mengetahui data yang lebih mendalam dari para calon Kapolri itu.

Nasser mengatakan kelima calon Kapolri tersebut adalah orang kompeten dan dinilai mampu menjadi orang nomor satu di Polri. “Semuanya bagus, tinggal Presiden yang menentukan dan selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI,” katanya. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada Agustus 2013, selain itu masa tugas Wakil Kapolri Komjen Pol Nanan Sukarna juga hampir habis karena akan memasuki waktu pensiun.

Nasser mengatakan saat ini Polri sedang menggodok nama-nama calon Wakapolri pengganti Komjen Pol Nanan Sukarna. Dia juga mengaku belum mengetahui nama-nama calon Wakapolri.

(Antara)

Finance Bukan Bank

Oleh : Asep Mulyana

Wartawan Sanggah Buana Jawa

Berdasarkan peraturan  Mahkamah Agung  No. 1 th 2000 lembaga paksa  bukan  kalektor finance atau kalektor leasing perbankan, tidak  dapat   menyita  barang  jaminan  berupa  barang  bergerak kendaraan roda dua  atau kendaraan empat  maupun barang tidak bergerak  tanah/  bangunan

Dengan menjamurnya lembaga penbiayaan (Finance) banyak konsumen yang telah menjadi  korban dampak dari praktek pelaku usaha yang menggunakan perjanjian Fidusia, padalah setelah di lakukan investigasi terhadap lembaga Fidusia pola perjanjian yang mereka buat itu tidak terdaftar.

Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap bahwa perjanjian fidusia yang sering mereka sebut-sebut  itu adalah ilegal, karena perjanjian Fidusia yang benar adalah di lakukan di depan Notaris harus ada sertifikat fidusia karena sertifikat fidusia itu sendiri sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Karena tidak terdaftar, maka perjanjian fidusia yang dimaksud diatas tidak memiliki hak frefran atau hak exsekutor artinya, ditegaskan bahwa lembaga finance tidak mempunyai kewenangan menarik /menyita kendaraan atau barang yang tidak bergerak, yang angsurannya macet dengan dalih apapun karena yang berhak adalah pihak pengadilan negeri.

Dikarenakan soal ini adalah mutlak perkara perdata sesuai pasal 35 no 45 th 1999 tentang jaminan fidusia, “setiap orang yang dengan Sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan palsu secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh  salah salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia di pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 5 tahu, serta denda paling sedikit (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak (seratus juta rupiah).

Perlu dan penting diketahui oleh masyarakat konsumen, bahwa finance itu bukanlah bank, karena tidak termasuk yang diatur dalam undang-undang No.10 th 1998 tentang perbankan. Oleh karena itu masyarakat harus lebih peka terhadap kejanjian tersebut di atas.

Seperti yang pernah terjadi pada warga masyarakat sebagai konsumen, mereka didatangi dua orang yang mengaku sebagai Debt Collector dari perusahaan Leasing,  Wom Finance dan Muara Finance. Para Debt Collector ini memaksa ingin mengeksekusi barang dengan cara mereka sendiri.

Seharusnya hal tersebut tidak boleh tarjadi, karena menurut aturan, Debt Collector itu bukanlah juru sita, walaupun itu semua diakibatkan  keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Namun kenyataannya masih banyak yang terjadi, bahkan demi sebuah keberhasilan, pihak leasing suka menggunakan oknum anggota aparat seperti TNI/ Polri. Menyelesaikan masalah dengan cara yang salah, padahal dalam undang-undang No 8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pada Pasal 82 ayat 1, pasal 8 ayat 1 huruf , pasal 9, 10, 13 ayat 2, pasal 15, 17 ayat 1 (a,d,c,d ), ayat 2 dan pasal 18 disebutkan sanksinya yakni, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) thn dan denda uang sebayak paling banyak dua miliar. Serta Pasal 63 terhadap sangsi pidana sebagai mana di maksud dalam pasal 62 dapat di jatuhkan hukuman tambahan berupa penutupan izin usaha dan pembayaran ganti rugi kepada konsumen.

Agar nantinya tidak lagi terjadi pada masyarakat konsumen, lakukanlah jual beli secara kredit yang melalui finance, hal ini sesuai dengan yang telah yang diamanakan oleh pemerintah melalui undang-undang fidusia, dan Perkap No 8 tentang eksekusi. “pengamanan eksekusi atau penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan sepihak, mengingat demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”.

Awas ! Eksekusi Pihak Leasing Bergaya Preman. Oknum Aparat Jadi Kolektor ?

Serang/SB

Sejak diterbitkannya peraturan Kapolri No. 8 Thn 2011 tentang eksekusi kendaraan, maka pengamanan eksekusi atau penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan sepihak, mengingat demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Adanya peraturan Kapolri No. 8 Thn 2011 tersebut tak lain untuk menyahuti undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada.

Perkap ini kemudian diharapkan dapat melindungi keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia dan masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa

Namun dikabarkan, tidak sedikit pihak leasing atau kreditor (finance) dalam menjalankan usahanya diduga tidak mengikuti peraturan pemerintah dan Undang-undang yang sudah ada. Diantaranya, mengambil unit atau kenderaan dari konsumen. Pihak leasing memerintahkan Debt Collectornya untuk mengeksekusi dan mengambil unit atau kenderaan dari tangan konsumen (debitor) karena terlanjur sudah dianggap ingkar.

Untuk tugas ini, selain Debt Collectornya yang notabene adalah karyawan, tak jarang pula pihak leasing juga menggunakan jasa pihak lain sebagai Debt Collector lepas, praktek yang dilakukanpun para Debt Collector ini pun kerap lebih cenderung mengngangkangi undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada.

Sinyalemen adanya pelanggaran dan kecenderungan mengngangkangi tersebut yang kerap dilakukan oleh para Debt Collector kantor leasing, ketika konsumen tengah mengalami masalah keuangan, lantas tertunggak, dan belum dapat menyelesaikan secara utuh pembayaran, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak leasing sebelumnya, konsumen yang sudah terlanjur dianggap tidak akan dapat membayar yang sudah tertunggak, plus biaya tambahan yang ada, maka konsumen yang memang sedang mengalami masalah keuangan pun dipaksa harus pasrah melihat kenderaanya di eksekusi, diambil Debt Collector.

Kabarnya, gaya dan prilaku mereka, para debt collector yang kerap datang tidak pernah sendiri ini, dengan gayanya masing-masing sebisanya bicara lantang, bahkan ada terselip kesan yang bernada intimidasi. Sepertinya gaya dan prilaku ini diperlihatkan agar ada ketidaknyamanan yang berujung timbulnya rasa takut.

Jika benar adanya, kejadian tersebut tentunya  menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat, khususnya mereka yang masih ada  urusan dengan pihak leasing, namun entah mengapa, dari waktu ke waktu polemik ini sepertinya terus berlanjut sampai saat ini, meski dengan cara sewenang-wenang dan sudah menabrak aturan pemerintah yang sudah ada, pihak leasing selalu unggul.

Sebut saja Om salah seorang konsumen kantor pembiayaan AF yang berkantor cabang di bilangan jalan Raya Daan Mogot Km. 10 Jakarta Barat, yang dikabarkan menjadi korban tindakan sewenang-wenang pihak kantor pembiayaan AF melalui Debt Collectornya yang melakukan Eksekusi kendaraan.

Dini hari, (29/8) sekitar pukul 02:30 para Debt Collectornya yang ditugaskan oleh AF mendatangi konsumen,  mereka meminta konsumen untuk melunasi seluruh pembayaran yang tertunggak. Lantaran masih mengalami permasalahan keuangan, konsumen belum dapat memenuhi permintaan mereka. Akhirnya mereka pun melakukan eksekusi kendaraan.

Aksi ala preman juga juga dilakukan Eno, oknum Debt Collecktor MF yang berkantor cabang di kawasan Kragilan Serang, dengan gaya seperti preman ingin mengambil paksa barang dari dalam rumah konsumen, “saya tidak takut dengan siapa pun, mau presiden menteri” ujarnya berteriak.

Parahnya lagi, bahkan ia melibatkan oknum anggota TNI dan Polri. melalui ponselnya ia menghubungi oknum aparat, kemudian mengatakan, akan segera datang ke rumah konsumen, namun ketika ditanya siapa dan tugas dimana oknum yang dia maksud tersebut, diapun menyebutkan identitas para oknum tadi. Walau sebelumnya dia sempat mengatakan, bahwa oknum yang dia maksud bukanlah siapa-siapa, hanya tukang beca, “bukan siapa-siapa, cuma tukang beca, saya disuruh agar jangan memberi tau siapa dia, jika ditanya bilang saja saya tukang beca saja” ujarnya menirukan ucapan oknum yang dia maksudkan.

Terkait hal ini, jika benar adanya keterlibatan oknum aparat yang diduga berperan sebagai Debt Collector seperti yang dimaksud Eno, berbekal identitas yang sudah disampaikan Eno tadi. Apakah Tupoksi sebagai aparat negara benar seperti ini, dan sejauh apa mereka berperan, BI akan menelusurinya

Aksi mirip perampasan dibarengi tindakan ala premanisme kerap dipertontonkan pihak leasing yang ingin mengambil paksa barang kepada konsumen kerap dilakukan oleh pihak leasing tentunya sudah jelas telah melanggar peraturan pemerintah, sehingga dinilai sudah merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Menurut sumber BI di Polda Banten menyebutkan, sampai saat ini pihak polda belum ada menerima laporan dari masyarakat atau konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak leasing Eksekusi “Penarikan” Jaminan Fidusia baik kendaraan ataupun benda lainnya yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang di Eksekusi “di Tarik” melalui jasa debt collector,

“Sebaiknya konsumen bisa melaporkan kepada pihak Kepolisian, jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen baik secara materil ataupun imateril khususnya dalam Eksekusi “Penarikan” oleh debt collector”. Jelasnya.

Berbagai bentuk premanisme tentunya tidak bisa dibiarkan, oleh karenanya, pemberantasan berbagai bentuk premanisme yang masih berkeliaran di tengah masyarakat harus dilakukan, masyarakat wajib melaporkannya ke pihak yang berwajib yakni kepolisian, agar Kamtibmas bisa terwujud. kenyamanan, perlindungan dan tegaknya hukum di Negara ini.

Terciptanya kamtibmas dan rasa nyaman masyarakat bisa terwujud, tentunya bukan saja menjadi tanggung masyarakat, tetapi adalah salah satu tugas pokok kepolisian yang sudah diamanatkan undang-undang kepadanya, dan tentunya menjadi wajib untuk dilaksanakan, jadi bukan malah ikut berkaloborasi.

Dik/Agung/SB

AKIBAT ARUS PENDEK LISTRIK, DUA RUMAH WARGA BAGAN DELI BELAWAN MUSNAH TERBAKAR .

Belawan ,Sanggahbuana News, hendrik-rompas .

ars l blw

 

 

Akibat listrik yang sering padam  ( brayar pet ) di Belawan , dua unit rumah warga semi permanen milik Duha Hutahean ( 55) warga lorong 2 Veteran Kelurahan Bagan Deli Belawan pada Sabtu 21 September 2013 malam sekitar pukul 20.30 wib musnah terbakar bersama isinya  .

 

Menurut data yang diperoleh dari TKP , kejadian itu bermula meledaknya meteran listrik dirumah yang merangkap grosir menjual bahan pokok kebutuhan warga setempat . Secara mendadak meteran listrik meledak dan apinya langsung menjalar keatas dan membakar plapon rumah dan dalam tempo sekejab api membesar menghabiskan isinya .

 

Warga yang mengetahui adanya kebakaran durumah tetangganya langsung menyerbu dan berusaha memadamkan api dengan peralatan yang seadanya , agar api tidak menjalar kerumaha warga lainnya maka warga merobohkan 4 unit rumah dikiri dan kanan .

 

Dalam tempo 30 menit kemudian akhirnya warga berhasil memadamkan api yang telah meratakan kedua rumahDuha Hutahean sementara korban jiwa tidak ada , namun korban mengalami kerugian seratusan juta lebih .

 

2 Unit mabil Damkar milik Pemko Medan yang stanbay dikantor Camat Belawan tiba dilokasi kejadian terlambat datangnya langsung disambut caci maki warga dengan kata kata kotor , namun kejadian itu tidak sempat memuncak karena ditengahi petugas Polres Pelabuhan Belawan yang ada di TKP .

 

Petugas mobil Damkar langsung menyemprotkan airnya ketitik sasaran yang asapnya masih terlihat membubung tinggi setelah asapnya hilang komandan pemdam kebakaran B Sihihombing memerintahkan anggotanya untuk meninggalkan loksasi kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah Duha Hutahean  bersama istrinya .

 

Petugas Polres Pelabuhan Belawan yang ada di TKP langsung memasang garis Polisi untuk menghidari warga ayang akan masuk kedalam rumah korban , sementara itu korban atas kejadian ini terlihat stress melihat 2 unit rumahnya yang telah lama didiami selama puluhan tahun ini rata dengan tanah , korban hanya berkata disinilah aku mencari maka dan berteduh .

 

Kapolsekta Belawan Kompol H Bambang Haryono SH saat dikonpirmasi wartawan membenbarkan kejadian tersebut , kasus tersebut sedang dalam penyilidikan petugasnya yang telah diterjunkan kelapangan .

 

Belawan , 22 September 2013 .

 

Foto terlihat rumah Duha Hutahean sebanyak 2 unit yang musnah terbakar akibat arus pendek listrik .

 

Seluruh Lsm di Kab. Asahan Sumut, sampaikan Mohonnya kepada KPK Harus Periksa Pemkab Asahan secepat mungkin

Asahan,Sanggahbuana News

Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Bangsa menilai pelelangan 146 paket proyek pada Dinas PU Kabupaten Asahan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 70 Tahun 2012 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.  ketus Lsm Anak Bangsa dikantornya kepada media Online Sanggabuana pada kamis (19/9/2013).

hal itu juga ditanggapi oleh beberapa elemen seperti Lsm Fokus Teci Septerio dan Lsm LP&HAM Rahmat P.Ritonga serta beberapa media cetak. terkait Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PU Kabupaten Asahan telah menyelenggarakan pemilihan penyedia jasa konstruksi sebanyak 2(dua) tahap yaitu, tahap I sebanyak 10 paket dan tahap II sebanyak 136 paket pekerjaan yang dananya bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara .ketus Hendrik Lsm Anak Bangsa

“Sesuai dengan investigasi beberapa LSM menyatakan sikap, Pelelangan tersebut telah melanggar Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012  dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum tentang Standar Pengadaan dan landasan hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang peran masyarakat jasa konstruksi,”  kata Hendrik dikantornya, Kamis (19/9/2013).

Dan disebutkannya juga kepada Media Online ini bahwa panitia pengadaan tidak melakukan lelang secara tertib dengan nilai rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan pengadaan untuk memilih penyedia jasa yang kompetitif dan bersaing, menghindari terjadinya rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dan terjadinya pemborosan dan kebocoran yang merugikan Keuangan Negara.

Demikian juga untuk Tahun 2013 ini telah memperoleh angka tertinggi dan terbesar menerima Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 425 Miliar, yang sekarang ini sedang melakukan pelelangan, tidak mematuhi surat edaran Menteri PU nomor : 17/SE/M/2010 untuk mendukung Undang–undang No.11 tahun 2008 tentang penerapan pemilihan penyedia jasa secara elektronik (e-Procucement) sebanyak 40% dan semi e-Procucement sebayak 60% untuk semua paket pekerjaan.

Padahal pengadaan secara e-Procucement  adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan semi e-Procucement adalah proses pemilihan yang sebagian prosesnya dilakukan secara elektronik (Internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual.

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Asahan tidak melakukan kewajibannya untuk menyelenggarakan sebanyak 40 persen pelelangan secara e-Procucement melalui LPSE. Pelanggaran tersebut akan dilaporkan kepada LKPP Pusat untuk memberi sanksi pinalti dengan memotong DAU/ APBD Kabupaten Asahan karena Pemkab Asahan belum membentuk LPSE dan tidak melakukan pelelangan secara elektronik minimal 40 persen dari anggaran Pemkab Asahan.

Di satu sisi para kontraktor di Sumatera Utara akan melakukan perlawanan terhadap managerial kepemimpinan Kepala Dinas PU yang tidak mampu menyelenggarakan pelelangan secara e-Procurcement yang dengan sengaja disetting sedemikian rupa untuk menghindari persaingan yang sehat yang terjebak dengan perangkat hukum pada bidang pemanfaatan teknologi dan peningkatan transparansi dan persaingan sehat mengakibatkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketidakmampuan Kepala Dinas PU Kabupaten Asahan menyelenggarakan pelelangan secara elektronik, karena tidak memiliki akuntabilitas sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pertanggungjawaban kinerja Kadis PU Asahan tidak mencapai tujuan dan sasaran strategi meningkatkan akuntabilitas layanan publik dalam pengelolaan anggaran negara yang telah disusun dan disampaikan secara sistematik oleh Lembaga Pemerintahan yang berbasis kinerja untuk menciptakan “Reward and Punishment”.

Untuk itu Lsm yang ada diKabupaten Asahan harus bergabung secara TIM dengan bergotong royong untuk melaporkan Pemkab Asahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kami harapkan seluruh Lsm Pemkab Asahan untuk membeli Tiket pesawat  keberangkatan Ke Jakarta Pusat agar mendapatkan Expedisi langsung diKantor KPK R- I dan dapat ber Fhoto bareng dengan Bapak Abraham Samad Sebagai ketua KPK R- I, karena selama ini pengelolaan keuangan anggaran yang diperoleh dari Bantuan Daerah Bawah (BDB) Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 menurut hasil Investigasi beberapa  LSM di Kabupaten Asahan, berpotensi telah dimainkan oleh oknum mafia anggaran, ketus Hendrik Lsm Anak Bangsa, Para pemain anggaran dan oknum-oknum yang memiliki pola pikir yang haus jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, yang menjadi akar hancurnya demokrasi dengan cara mengorbankan kepentingan masyarakat di Kabupaten Asahan yang menerima Dana terbesar Rp 425 M.( Despin Yusli Pohan )

BELAWAN MENCEKAM : BENTROK MENCUAT, POS POLISI DIHANCURKAN , RUMAH DIBAKAR DAN PANGLONG DIJARAH .

Belawan ,Sanggahbuana News  hendrik-rompas  .

vgbhu

Aksi bentrok 2 kelompoka pemuda musuh bebuyutan dikawasan jalan TM. Pahlawan Kelurahan Belawan I antara kelompok pemuda gudang Arang dan kelompok pemuda Belawan Lama  Kecamatan Medan Belawan kembali terulang dan bentrok kedua kelompok ini sudah berjalan 40 tahun lebih tampa bisa didamaikan , bentrokan  kali ini sudah berjalan 3 hari lamanya tanpa ada perhatian dari petugas Polres Pelabuahan Belawan .

 

Puncaknya pada Kamis 12 September 2013 sekitar pukul 13.30 wib kedua kelompok pemuda ini saling menyerang menggunakan senjata tajam berupa kelerwang , parang panjang , tombak , panah beracun , batu koral , ketapel malahan ada yang menggunakan Bom molotof , dan Sonar kapaluntuk melukai lawan lawannya .

 

Aksi ini terus berlanjut hingga pukul 19.30 wib sedangkan petugas dari Polsekta maupun dari Polres Pelabuhan Belawan saat terjadinya bentrok tidak ada ditempat , kedua kelompok pemuda yang masih satu Kelurahan ini terus saling menyerang dan kiranya kelompok pemuda dari Belawan Lma  kalah jumlah pemudanya maka kelompok seterunya dengan mudah menguasai areal perkuburan Muslim  dan masuk kelokasi pertahan lawan .

 

Sambil menyerang kelompok pemuda Belawan Lama , kelompok pemuda dari gudang Arang ini  langsunag melakukan pengerusakan Pos Polisi , menjarah panglong milik Zulkipli yang ada di Jalan TM Pahlawan dan membakar rumah milik Samingan (45) kemudian mereka kabur kembali kekawasan gudang arang sambil membawa barang hasil jarahan mereka .

 

Sekitar pukul 23.30 wib petugas dari Polda datang menggunakan 3 unit Bus berisi pasukan Brimob dan Dalmas serta  mobil Canon , stiba dilokasi pasukan ini langsung membubarakan massa  yang sebelumnya menjadi penonton ketika kedua kelompok ini saling serang .

 

Siang harinya pada tanggal 12 September 2013 sedikitnya 30 orang mamak mamak warga sekitar mendatangi Mapolres Pelabuhan Belawan bermohon perlindungan Hukum , Ketua kelompok omak omak ini dipimpin oleh Br Siregar ( 40) warga Lorong Pahlawan , namun kedatangan mereka ini malahan diusir oleh petugas Polres yang saat itu jaga dengan alasan yang dibuat buat .

 

Bukannya pengaduan mereka yang diterima, malahan mereka diusir seperti mengusir Ajing yang sedang mencari makanan di Mako Polres Pelabuhan Belawan kata Br Siregar menerangakan kepada wartawan .

 

Omak omak yang masih merasa cinta damai ini minta kepada Kapoldasu untuk segera mengerahkan pasukan dari Bromob untuk menjaga keamanan ditempat kami ini , dengan alasan agar kehidupan kami ini bisa tenang dan nyaman ,. Harus sama siapa lagi kami mengadu jika bukan kepada petugas dari Kepolisian karena Kepolisian adalah pengayom dan pelindung masyarakat dan Polisilah penegak Hukum itu .       

 

Belawan , 13  September 2913 . Foto terlihat Pos Polisi yang dihancurkan dan Panglong yang dijarah  .   

 

           

PNPM Di Kp. Pegandikan Kab.Serang Berjalan Sesuai Program

Serang/BI

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kampung Pegandikan kecamatana Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten berjalan tanpa hambatan berarti dan sesuai program.

Demikian disampaikan ketua TPK, Ahmad Muhibbin, SHI yang didampingi Sekretarisnya Jarkasih dan bendaharanya, Tati, kepada BI saat diwawancarai seputar Program PNPN di desanya.

“ Paving Block ini dinilai cukup Rapi oleh Masyarakat  setempat baik dari pemasangan kastin,  batako dan pengerasnya pun cukup stabil”, tambahnya.

Pengerjaan pemasangan Paving Block ini dimulai pada Rabu (3/8) lalu berjalan lancar tanpa adanya gangguan atau kendala apapun yang bararti, baik dari materialnya apapun tenaga kerjanya.

Lebih jauh dikatakan Ahmad, sebangai ketua dalam program nasional pemberdayaan masyarakat ini, pihaknya selalu memantau agar dalam pengerjaannya bisa mendapatkan hasil dan kwalitas yang memuaskan. Dengan volume 553,75 meter dan lebar 130 M semaksimal mungkin dalam pengerjaanya sesuai dengan RAB, masyarakat atau warga Kp.Pegandikan pun berharap semoga saja untuk desa-desa yang lain bisa mendapatkan hasil seperti di Desa kami, cukup lumayan bagus dan rapi.

Semua masyarakat Pegandikan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten. Dan juga saya berterima kasih kepada semua Tim pelaksana kegiatan yang sudah bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang ada untuk menghindari agar bangunan tidak tertunda atau terbengkalai, jadi bahan-bahan materialpun tidak berserakan dijalan dan tidak mengganggu ketertiban pejalan kaki. Paparnya menutup wawancara.

Humedi/BI

Halal Bihallal Bersama PAS

Serang/BI

Paguyuban anak serang [PAS] Minggu (25/8) lalu mengadakan acara Halal Bihallal di Kp. Pecakur desa Kaserangan Kecamatan pontang Serang Banten.

Acara tersebut yang dihadiri oleh para anggota dan pengurus PAS, juga di hadiri para tokoh pemuda. Masyarakat Kampung Pecakur menyambut dengan baik dan positif atas pelaksanaan kegiatan di kampong mereka.

Dalam sambutanya, Ketua PAS, Wahyudin dan Ketua Panitia Halal Bihallal Eli Rahmat, mengajak semua anggota pas untuk bersatu menjalin Tali Silaturahim, khususnya seluruh anggota pas, dan masyarakat luas pada umumnya. PAS adalah suatu wadah untuk aspirasi, ide/ gagasan yang bersifat positif guna membangun kebaikan di daerah Serang Banten.

Tekad para putra daerah untuk memajukan daerahnya patut di acungi jempol, karena PAS selalu mementingkan dan membantu orang orang disekitarnya, disamping kesibukan para anggota PAS sehari harinya sebagai pegawai swasta.

Mereka semua tidak menyurutkan semangat dalam berorganisasi demi kemajuan pas, walaupun organisasinya baru berumur jagung, namun semangatnya tetap bergelora tak pernah pudar. Wahyudin selalu memberikan motivasi dan doronganya kepada semua anggotanya untuk tetap pantang menyerah Dalam menghadapi setiap masalah atau rintangan didalam berorganisasi.

PAS kini mulai melebarkan sayapnya diberbagai daerah mulai dari Serang Timur hingga Kota Cilegon, yang semua itu asli pribumi Serang Banten.

Disamping anggota PAS yang mayoritas sebagai pegawai, namun organisasi tersebut selalu mengadakan brbagai pertemuan setiap bulannya, untuk mengevaluasi kinerjanya masinga-masing. Selain itu, PAS juga selalu mengadakan berbagai kegiatan diantaranya seperti, bantuan sosial, religi, “semoga PAS jaya selalu” ujar Wahyudin bersemangat.

Nana/Deni.BI 

Halal Bihalal LSM Penjara Prov. Banten

LSM PENJARA

Serang-BI

Usai merayakan Idul Fitri 1434 H para aktivis LSM PENJARA di Provinsi Banten adakan acara Halal bihalan dan silaturhami antar sesama anggota aktivis LSM PENJARA, acara tersebut di selenggarakan oleh DPD LSM PENJARA PROVINSI BANTEN dan DPC LSM PENJARA KABUPATEN SERANG (13/08).

Sebagai moment menyambut Idul Fitri yang tak luput saling memaafan seluruh umat muslim adalah moment yang paling suci di hari raya ini, sehingga para aktivis LSM PENJARA menggelar acara Halal bihalal dan silaturahmi sebgaai tanda mengikat tali silaturahmi dan rasa perasatuan sesama aktivis LSM PENJARA.

Kegiatan tersebut yang di gelar di Sekretariat DPC LSM PENJARA KAB.SERANG dengan sederhana yang diikuti oleh seluruh Aktivis LSM PENJARA di Wilayah Provinsi Banten.

Menurut Epi Syaepudin.B Ketua DPD LSM PENJARA BANTEN mengatakan “Dengan diadakannya acara halal bihalal ini ini adalah moment yang terbaik bagi kami sebagai aktivis LSM PENJARA, karena dengan adanya acara ini adalah untuk lebih mengikat tali silaturahmi dan persatuan dan kesatuan kami di lembaga, yang mana suatu saat  nanti tidak ada saling berbenturan baik anggota dari DPD, DPC,KORWIL, PAC maupun di tingakat Ranting Desa/Kelurahan, sehingga dengan adanya acara ini adalah menciptakan kebersamaan yang hakiki dan solid”Ungkap Epi Ketua DPD Banten

Dalam acara tersebut disamping silaturahmi juga ada semacam pencerahan yakni forum pembekalan pada semua anggota yang hadir oleh Jajaran DPD, sehingga dengan memberikan suatu arahan dalam berorganisasi itu sangat perlu karena dalam melakukan kegiatannya para anggota LSM haruslah sesuai pada koridornya agar tidak salah arah, maka hal tersebut telah di paparkan oleh Ketua dan Bidang Hukum DPD LSM PENJARA BANTEN di acara tersebut.

Begitu juga dituturkan oleh Sajam Ketua DPC LSM PENJARA KAB.SERANG “Kami sangat bangga dalam acara ini bukan ajang silaturahmi saja melainkan dari Ketua DPD memberikan arahan-arahan untuk kami seputar Lembaga, memang kami sangat membutuhkan arah-arahan dan saranya oleh beliau yang telah di paparkan dalam acara ini, dan kami sebagai Jajaran DPC sangat berterimakasih kepada Ketua DPD dan Kepala Bidang Hukum & HAM DPD Banten, begitu juga kami ucapkan minal aidzin walfaidzin kepada semua Jajaran DPP/Pusat LSM PENJARA INDONESIA di Bandung”Ujar Ketua DPC.

Acara tersebut bukan saja dihadiri oleh segenap aktivis LSM PENJARA melainkan oleh oleh beberapa tokoh-tokoh setempat yang turut hadir, karena menurut para tokoh tersebut acara ini adalah acara yang paling positif dilakukakan karena sudah sewajarnya sebagai umat muslim harus saling silaturahmi dan menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga menghimbau kepada generasi muda yang berkiprah di organisasi maupun Lembaga haruslah dapat memberikan konstribusi kepada bangsa dan Negara dalam pembangunnya.

Asep/BI