Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Soal Pengoperasian RSUD Banten Pansus Raperda Pesimis

Soal Pengoperasian Soal Pengoperasian RSUD Banten

Sekretaris Daerah Provinsi Banten H.Muhadi saat melakukan peninjauan langsung ke RSU Rujukan Provinsi Banten yang terletak di Kel.Banjar Agung, Kec.Cipocokjaya, Kota Serang, (19/2).(Foto Dok : BI/Humas)

Serang/BI

Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten sebagai rumah sakit rujukan, yang rencananya akan dimulai pada awal April mendatang terancam ditunda. Pasalnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) sebagai landasan untuk operasional rumah sakit tersebut masih berbetuk Raperda. Dan, hingga kini Raperda tersebut masih diproses oleh pihak DPRD Banten.

Ketua Pansus Raperda tentang Retribusi Pelayanan RSUD Banten Ridwansyah mengatakan bahwa pihaknya pesimis jika pembahasan Raperda dapat rampung dalam dua pekan. Menurutnya, pembahasan Raperda tersebut tidak bisa dikebut dan selesai pada 9 April.

“Kami diberi tenggat waktu pembahasan selama dua minggu. Kami menolak tenggat waktu sesingkat itu. Pembahasan retribusi pelayanan kesehatan bisa selesai kalau Pansus RSUD Banten sudah selesai melakukan pembahasan,” ujar Ridwansyah, usai rapat paripurna DPRD Banten tentang Pembentukan Pansus Raperda RSUD Banten dan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kamis (21/3).

Ridwansyah mengatakan bahwa banyaknya aspirasi untuk mengkaji ulang tarif RSUD Banten disebabkan tarif yang dinilai terlalu mahal. Sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam dan komprehensif. “Kami tidak mau tergesa-gesa dan terburu-buru untuk menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut. Kami tidak mau tarif yang diberlakukan RSUD Banten nantinya justru memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan bahwa keberadaan RSUD Banten merupakan solusi terhadap persoalan pasien tidak mampu di RSUD kabupaten/kota. “Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Pemprov Banten pada RSUD yang ada di kabupaten/kota, menunjukkan adanya pasien tidak mampu yang sebagian tidak tertampung.

Selain itu, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi dan tingginya rujukan pasien ke luar provinsi menjadi alasan dan dasar dibangunnya RSUD Banten. Karena itu, dengan beroperasinya RSUD Banten maka kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan bisa semakin dekat, mudah dan terjangkau,” ujar Rano.

Rano Karno menjelaskan, sebagaimana diatur pada pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, ditegaskan bahwa rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis minimal delapan belas pelayanan dan sub spesialis. Selain itu, jumlah tempat tidur minimal 200 unit. “Guna memenuhi tuntutan tersebut di RSUD Banten telah disiapkan 184 tempat tidur dan pada tahun 2014 akan ditambah menjadi 216 tempat tidur. Ruang perwatan dan ruang penunjang lainnya juga akan ditambah,” jelasnya.

Terkait dokter spesialis dan sub spesialis, saat ini sebanyak 25 dokter spesialis telah menyatakan kesiapannya. Dengan demikian RSUD Banten berdasarkan standar klasifikasi kelas rumah sakit diharapkan dapat memenuhi standar kelas B dan ke depan direncanakan menjadi rumah sakit kelas B pendidikan.

sb/bi/bersatu

Diduga, Gara-gara Persyaratan Jamkesda Pasien Miskin Meninggal

Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (RSUD RM) Jambi

Jambi/SB

Pelayanan kesehatan masih mahal di negeri ini. Program Jaminan Sosial Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang digaung-gaungkan pemerintah masih menyulitkan pasien miskin.

Gara-gara persyaratan Jamkesda tak lengkap, selama empat hari Linda Febrianti tidak diberi obat oleh pihak  Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (RSUD RM) Jambi.  Akibatnya, bocah berumur tiga tahun itu menghembuskan nafas terakhir Jum’at (22/2) pukul 01.00 WIB.  ‘’Kami sebenarnya pasien Jamkesda, cuma kata pihak rumah sakit syarat administrasinya belum lengkap.

Akhirnya, istri saya kembali ke Tanjabtim ngurus administrasinya. Hanya saja, memang sampai hari ketiga anak saya di rumah sakit, pengurusan persyaratan tersebut belum selesai. Dan dia bisa ke Jambi baru hari ketujuh,’’ cerita Suwandi (48), orangtua korban, Kamis (28/2).

Akibatnya, lanjut Suwandi, anaknya tak diberikan obat lagi sejak hari keempat. Dan hari kedelapan menghembuskan napas yang terakhir. “Pihak rumah sakit lebih mementingkan admistrasi pasien, ketimbang tindakan pengobatan terhadap pasien. Padahal anak saya terkena meningitis,” ujarnya.

Dikatakannya, selama dirawat di RSUD RM, anaknya pun bukan ditempatkan diruang ICU melainkan hanya ditempatkan di ruang UGD. Penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa ruang ICU penuh. “Saya tidak ngerti jugalah apa yang kurang, katanya ada surat yang belum terus ada surat yang tidak distempel Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjab Timur,” katanya pilu.

Selama istrinya mencoba melengkapi berkas jamkesda tersebut, lanjutnya, untuk penebusan obat Suwandi terpaksa mengeluarkan uang sebagai jaminan. Padahal uang tersebut diperoleh dari pinjaman para dokter dan perawat RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak.  “Pada hari pertama hingga hari ketiga, saya masih memiliki dana untuk membayar uang jaminan guna menebus obat anak. Namun pada hari ke empat, pihak keluarga sama sekali tidak memiliki dana lagi,” jelasnya.

Akibatnya, sang anak hanya terbaring tanpa perawatan medis dan obat-obatan selama empat hari berturut-turut. “Jangankan untuk nebus obat, untuk makan saja sudah tidak ada lagi. Itupun uang saya dapat pinjaman, dan akan dikembalikan jika ada dana Jamkesda cair,” katanya.

Kini dia hanya berharap agar Pemerintah membantunya menyelesaikan seluruh biaya di RSUD RM. Karena dia sudah kehabisan uang selama anaknya berada di RS. Ditambah lagi untuk membawa jenasah anaknya kembali ke Tanjab Timur, dia harus merogoh kocek jutaan rupiah. “Biaya ambulance untuk membawa jenazah anak saya sekitar Rp 1,6 juta lebih. Sementara informasi yang saya dapat Jamkesda hanya menanggung Rp 600 ribu saja untuk biaya ambulance,” paparnya.

Terpisah, Kadis Kesehatan Kabupaten Tanjab Timur, Samsiran Halim melalui Kabid Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Hendri, mengungkapkan sangat menyesalkan tindakan pihak RSUD RM. Menurut Hendri korban tidak hanya sekali itu dirujuk ke RSUD RM, jadi seharusnya pihak rumah sakit tidak perlu lagi mempersoalkan berkas admistrasi Jamkesda pasien.  “Ini bukan yang pertama kali korban dirujuk, kenapa berkas jamkesda harus dipersoalkan lagi. Terlebih mengingat kondisi pasien yang sedang koma,” pungkas Hendri.

Sementara itu, Djarizal, Direktur Pelayanan RSUD RM yang dimintai keterangannya soal kasus ini mengatakan, dirinya belum menerima laporan mengenai kasus itu. Pasalnya, menurut dia, tak semua kasus yang menyebabkan meninggalnya pasien dilaporkan kepada dirinya. “Tak semua kasus meninggal dilaporkan. Jika tak spesifik tak dilaporkan. Kalau ada masalah spesifik yang menyebabkan meninggalnya pasien, baru dilaporkan. Kalau pasien meninggal sementara perawat sudah melakukan tindakan sesuai standar, ya mau diapakan lagi. Kan tak mungkin pasien tak boleh meninggal,” ujarnya.

Secara lebih terperinci, dirinya mengaku belum bisa memberikan komentar. Sebab, dia menyebut, bahwa dirinya belum mendengar laporan mengenai kasus meninggalnya pasien ini.  “Saya belum tahu persoalannya. Saya tak bisa katanya-katanya. Ini harus pasti persoalannya. Sebab, penilaian sisi pasien kan beda dengan dokter. Seperti kasus sebelumnya, kata pasien dibiarkan, kata dokter kan distabilkan. Nah itu kan berbeda. Saya belum dilaporkan, banyak meninggal tak semua dilaporkan. Kalau sudah sesuai prosedur tapi meninggal itu tak dilaporkan,” ujarnya.

Ditanya soal pengakuan orang tua balita berumur 3 tahun yang menyebut balita itu tak mendapatkan obat sehingga menyebabkan kematian, Djarizal membantah. “Sepanjang soal obat saya rasa tak ada masalah. Walau dia pasien Jamkesda tetap dilayani,” ujarnya.

Balita penderita meningstis (infeksi selaput otak, red) memang ketika dirujuk ke RSUD RM belum melengkapi administrasi yang menunjukkan dia sebagai pasien jamkesda.  “Dia sudah 8 hari dirawat. Saya rasa tak mungkin begitu (tak diberi obat, red). Biasanya pasien jamkesda diberikan kesempatan kepada keluarga 3 x 24 jam untuk melengkapi administrasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, kalau menyangkut nyawa pasien, harusnya diberikan obat dan diberi tindakan medis terlebih dahulu. Walau administrasi belum dilengkapi. “Kalau menyangkut live saving atau nyawanya tak mungkin tak dilayani. Harusnya tak boleh tak melayani pasien seperti itu. Namun keluarganya 3x 24 jam harus melengkapi administrasinya, itu perjanjiannya. Kita kan ikut aturan yang ada,” sebutnya. “Kalau memerlukan obat dan ini menyangkut nyawa, itu rumah sakit harus layani. Tak boleh ditunda-tunda. Masak hidup orang ditunda-tunda. Tapi dengan catatan, keluarganya harus lengkapi administrasi untuk jamkesdanya. Karena ini uang negara yang mau dipakaikan,” sambungnya.

Oleh karenanya, dia membantah jika menelantarkan pasien jamkesda itu. “Kalau soal pasien Jamkesda seperti ini, sebenarnya kita tak bersalah. Rumah sakit tak membedakan perawatan, sepanjang administrasinya lengkap. Dimana pun dunia ini tak akan melayani kalau tak lengkap,” ungkapnya.

Ditanya, seberapa penting obat harusnya diberikan kepada pasien yang menderita meningitis ini? Dirinya mengatakan, urgensinya sangat tinggi. “Resikonya besar untuk membuat pasien meninggal. Penyakit ini termasuk besar. Itu kan selaput otak (meningitis, red). Harusnya diobati dulu, itu pasti. Dimana pun dokter yang menangani harusnya dioperasi,” tukasnya. Ditanya kembali mengenai kasus balita yang meninggal ini, Djarizal enggan memberikan banyak komentar. “Jelasnya kasus ini saya tak tahu persoalannya. Jadi saya belum bisa komentari,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selama kurun waktu kurang lebih 2 bulan terakhir, ada sebanyak 3 laporan meninggalnya balita di RSUD RM karena lambannya penanganan. Kejadian pertama menimpa Angga Tiara Dufika (19) yang meninggal bersama bayi yang masih berada di dalam rahimnya. Kejadian ini terjadi sekitar pertengahan Januari lalu.

Pihak rumah sakit sebelumnya mengatakan, soal kasus Angga ini, memang almarhumah Angga sulit untuk diselamatkan. Pasalnya, Angga disebutkan pihak rumah sakit terkena eklamsi (keracunan kehamilan, red). Penyakit ini memang sulit disembuhkan jika sudah menyerang ibu yang tengah hamil.

Kejadian kedua masih hangat di dalam ingatan, bahwa bayi salah seorang penderita ODHA juga meninggal dunia karena ditangani dengan tak semestinya penanganan untuk pasien ODHA. Hal ini menimbulkan trauma kepada penderita ODHA lainnya yang tengah hamil. Informasi yang didapat, saat ini setidaknya ada dua orang ODHA yang tengah hamil.

David, Ketua Kanti Sehati Sejati yang mendampingi pasien ODHA ini menjelaskan sebelumnya, bahwa penderita ODHA menjadi takut untuk melahirkan. “Karena penanganannya kurang maksimal,” sebutnya belum lama ini.  Kejadian ketiga, yakni yang terjadi pada Jumat lalu ini. Dimana, balita dengan umur 3 tahun penderita Meningitis harus berpulang kepangkuan sang pencipta karena obat yang harusnya diterima dan dikonsumsi tak bisa lagi dibeli. Berbelitnya pengurusan Jamkesmasda di RSUD RM juga menjadi faktor penyebab meninggalnya balita ini.

Sb/Jpnn/bi

Puluhan Desa Di Jatim Belum Teraliri Listrik

kabel listrik dicuri

Surabaya/SB

Tidak semua masyarakat Jatim bisa menikmati listrik. Data PT PLN Distribusi Jatim ada sekitar 40 dari 8.506 desa yang belum teraliri listrik. Kendala investasi yang membuat elektrifikasi Jatim masih sulit 100 persen.

Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Noerdajanto mengungkapkan pihaknya mendapat jatah dana untuk pembangunan jaringan listrik masuk desa (lisdes) berkisar Rp 85 sampai 100 miliar. Sejumlah uang itu hanya bisa untuk menyambung tiga sampai empat desa. “Sebagian besar desa berada di daerah terpencil di Madura, Jember, Bojonegoro dan, Probolinggo,” ujarnya.

Kondisi tersebut memicu PLN untuk mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan swasta untuk ambil bagian dalam pembangunan jaringan. Menurut Noerdajanto sudah ada beberapa pemda yang telah membantu pembangunan jaringan, diantaranya di Sidoarjo, Madura dan di beberapa kota kabupaten lain. “Invetasi besar mulai dari pemasangan jaringan, pemasangan tiang hingga pemasangan travo,” terangnya.

Di Madura misalnya, dari 219.439 kepala Keluarga (KK), yang teraliri listrik masih sekitar 129.522 KK, sehingga rasio elektrifikasinya hanya dikisaran 59,02%. Madura adalah daerah yang rasio elektrifikasinya terendah di Jatim. Sementara secara umum, tingkat elektrifikasi Jatim mencapai 75,16 persen.

Rendahnya rasio elektrifikasi di Madura ini akibat dari kecilnya jumlah KK di satu desa sementara jarak per desa juga cukup jauh, sehingga hitungan investasi juga tidak mencukupi. “Karena itu, akhirnya kita pilih-pilih. Jika dalam satu tiang sudah ada pelanggan sekitar 2200 VA ya kita bangun, kalau belum, kita tunggu,” ujarnya.

Sementara di tahun ini, menurut Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Arkad Matulu, rasio elektrifikasi Jatim ditargetkan naik menjadi 77,16 persen. Untuk mencapainya, PLN akan menggenjot melalui berbagai program. Diantaranya program lisdes dan percepatan penyambungan listrik untuk pelanggan baru.

PLN Distribusi Jatim menargetkan bisa menyambung sekitar 600 baru pelanggan baru pada tahun ini. Angka tersebut naik dari realisasi penyambungan pelanggan baru pada 2012 yang mencapai 510.000 pelanggan. Sampai akhir 2012, lanjutnya, total jumlah pelanggan mencapai 8,462 juta pelanggan. Pelanggan terbesar dari Rumah Tangga (RT) mencapai 92,8 persen, disusul bisnis sebesar 4,1 persen dan industri sebesar 2,3 persen.

Dengan penambahan jumlah pelanggan tersebut, dipastikan pendapatan akan terkerek naik. Diperkirakan, pendapatan tahun ini akan mencapai sekitar Rp 21 triliun, naik dari realisasi tahun 2012 yang mencai Rp19 triliun. “Kenaikan ini jangan diartikan karena, kenaikan tarif tenaga listrik yang mulai diperlakukan tahun ini. Ada atau tidak adanya kenaikan, pendapatan kami tiap tahun selalu mengalami kenaikan,” tegasnya.

Terkait daya yang terjual, Arkad menyebut, tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 13 persen dari tahun lalu yang mencapai 26.910 Giga Watt Hour (GWH). “Kalau pendapatan, kontribusi terbesar ya masih dari industri yang mencapai 45,7 persen, disusul rumah tangga sebesar 36,7 persen dan bisnis sebesar 11 persen,” ucapnya.

Sb/Rel/bi

Sudah Diberikan Penyuluhan, Ratusan Balita Masih Mengidap Gibur

Subang/SB

Dinas Kesehatan temukan 293 kasus balita gizi buruk. Secara keseluruhan, 0,49 persen dari total 130.000 anak dan 568 balita. Gizi buruk tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang seperti di Blanakan, Pusakanagara, Jalancagak, Sagalaherang dan Tanjungsiang.

Pelaksana Gizi Dinkes, Asep kepada wartawan mengakui, kasus gizi buruk di Subang cukup memprihatinkan dan perlu diwaspadai. “Gizi buruk balita di Kabupaten Subang memang tidak terlalu buruk. Namun harus diwaspadai. Kalau bisa diartikan seperti fenomena gunung es, jadi puncaknya saja yang terlihat sedikit, namun di bawahnya banyak,” ujarnya.

Ditambahkan Asep, ada beberapa daerah di Kabupaten Subang yang cukup menjadi perhatian Dinkes seperti di daerah utara, Blanakan dan Pusakanagara. Namun di daerah pegunungan juga  ada dikarenakan masalahnya kompleks, seperti Kecamatan Kasomalang, Cisalak dan Tanjungsiang. “Khusus untuk di daerah pegunungan di samping masalah gizi buruk juga dikarenakan balita di sana kekurangan yodium (zat garam),” ungkapnya.

Asep mengatakan, Dinkes sudah berupaya memberikan penyuluhan gizi buruk melalui Puskesmas ataupun ke masyarakat langsung. “Selama ini kamui terus mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan makanan pendamping untuk bayinya, seperti bubur tim dan susu. Khusus untuk 2013, kita mempunyai program penyuluhan bagi masyarakat yang mempunyai balita untuk memberikan makanan pendamping seperti susu, biskuit dan multivitamin,” tuturnya.

Dijelaskan Asep, untuk mengetahui seorang balita terkena gizi buruk, bisa dilihat dari Kartu KMS (kartu menuju sehat) yang biasa digunakan di Posyandu. “Di sana bisa terlihat pada saat penimbangan bayi, untuk pemberian gizi bagi bayi seperti umur 0-6 bulan cukup diberi ASI saja. Setelah 6-24 bulan baru bisa diberi makanan pendamping, seperti bubur encer, nasi tim dan jika sudah menginjak umur satu tahun baru bisa diberikan nasi,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, bisa juga dilihat secara fisik. Jika kondisi badan kurus kering dan gemuk sekali namun semacam gemuk air, itu adalah pertanda si bayi menderita gizi buruk.  Asep berharap, para orang tua yang memiliki bayi diharapkan dapat memberi asupan gizi yang cukup. Sehingga gizinya terpenuhi, karena kata dia, sebenarnya Kabupaten Subang kaya dengan makanan yang cukup untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang.

rel/bi/sb

GIBUR DI SUBANG

Sambroni : Basis Peningkatan Pembangunan Desa, Dengan Melibatkan Masyarakat

IMG_4553

Serang/SB

Dia adalah Samroni, anak dari Tabrani ini memiliki semangat untuk menjadikan Desanya sebagai desa yang maju, mandiri, sejahtrera.

Sabtu, (23/6) di kediamannya, BI mewawancarainya seputar pencalonannya sebagai kepala Desa Ci Jeruk Kecamatan Kibin kabupaten Serang yang akan dilaksanakan pada 14 April nanti.

Pria kelahiran 23 Januari 1987 mengungkapkan, dirinya tidak ingin banyak mengubar janji, hanya ingin mengabdikan diri menjadi pemimpin yang amanah demi peningkatan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desanya.

Berkaitan dengan kemiskinan, ternyata masih ada sebagian masyarakatnya dengan segala keterbatasan ke kota untuk mengadu nasib, oleh karena itu,  diungkapkannya, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan dampak sosial lainnya.

Lebih jauh putra asli daerah asal ini berujar, dengan Keterbatasan sumber pendanaan, upaya pengentasan kemiskinan di desa tidak boleh di abaikan. Strategi pembangunan desa yang tepat dengan cara meningkatkan aktivitas produktivitas SDM dan SDA sebagai penunjang perekonomian dengan daya dukung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat.

Untuk menunjang keberlanjutan aktivitas dan produktivitas tersebut, harus didukung pula dangan peningkatan pelayanan aparat desa dalam memberikan kontribusinya, sehingga memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar kepada desa.

Berdasarkan pada potensi dan kekhasan daerah, Samroni juga mengaku mempunyai program yakni pembangunan dan peningkatan produktivitas SDM dan SDA yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan dan peningkatan kekuatan ekonomi mikro. Pembangunan dan peningkatan produktivitas tersebut adalah untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan.

Dengan  melibatkan berbagai elemenmasyarakat, diharapkan akan memberikan berbagai masukan dalam proses pembangunan desa. Diharapkan juga, pembangunan dan peningkan aktivitas dapat dijadikan basis pengembangan ekonomi desa. Akhirnya keberhasilan pembangunan desa akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan.

Sep/SB/BI

Kecelakaan Lalin Oknum Polantas Polres Agam Diduga Terima Dana Cabut Perkara

Sumbar/SB

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi  Rabu 13/02 pagi hari jam 07.30 Wib di Nagari Sungai Pua Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat, Mobil bernomor polisi BA 1838 LB yang dikendarai oleh Ardi St Bandaro (28) berpenumpang 7 orang bertabrakan dengan Sepeda Motor nomor polisi BA 4726 WE yang di kendarai Guspardi (26), Akibatnya Guspardi kehilangan nyawanya, meninggal di tempat. Sementara penumpang 2 orang lainnya yakni Almuzammi (24) yang patah kaki sebelah kanan dan En (16) patah bahu sebelah kiri.

Mobil yang saat itu menuju arah Bukit Tinggi dengan kecepatan normal tiba-tiba didekat tikungan mengalami tabrakan dengan sepeda motor melaju dengan kecepatan 60-80 km menuju arah Palembayan, warga masyarakat setempat yang melihat kejaian langsung melarikan korban ke Puskesmas kecamatan Palembayan, yang diikuti Mobil Suzuki APV yang kondisinya sudah rusak.

Dua jam berselang, datang anggota Polantas Polres Agam dilokasi Puskesmas kecamatan Palembayan, kemudian anggota Polantas mengamankan sopir mobil Suzuki APV, dan motor Yamaha Vega dibawa ke Polres Agam untuk di Proses secara hukum.

Awalnya, Awak Buser Indonesia ingin konfirmasi dengan Kasat lantas namun tidak berada di tempat, maka melakukan konfirmasi ke Polres Agam, disana, BI menemui Jamhur, Jamhur mengatakan, bahwa perkara sudah selesai dengan cara damai secara kekeluargaan, dan motor korban masih di tahan di polres Agam karena tidak memiliki surat-surat lengkap. Pemilik mobil Suzuki APV membenarkan perkara tersebut di cabut dengan membayar 10 Juta kepada polisi.

Menurut Pasal 310 Ayat 4 UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas di atur dan di jelaskan sanksi pidananya dlm UU tersebut, namun tidak demikian yang dilakukan oleh pihak Satlantas, sehingga menimbulkan dugaan Satlantas Agam bermain dari kasus ini.

Imformasi yang diperoleh BI dari masyarakat setempat, dikabarkan pengendara sepeda motor yang berpenumpang 3 orang ini tidak memiliki SIM, sementara motornya tidak memiliki surat-surat, bahkan di kabarkan juga, bahwa masih banyak motor dikecamatan Palembayan Kab. Agam yang tidak memiliki surat-surat alias motor-motor karungan atau bodong. “ Kami berharap pihak kepolisian bisa mencari sampai ke akarnya, sehingga motor yang tidak ada surat-suratnya tidak lagi menyebar di daerah kami”, ujar warga yang namanya enggan dikorankan.

Mendapat informasi ini, awak BI pun menyampaikan kabar ini kepada Sat Lantas Polres Agam, Sat Lantas Polres Agam melalui Jamhur mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan karena belum ada masyarakat yang melapor dan tidak ada laporan kehilangan dari warga setempat.

men/BI/SB

Tambang di Prov. Sumbar Dikuasai Mafia Taslim Chaniago : Kapolda Diduga Membecking Pengusaha

Anggota Komisi Hukum DPR, Taslim Chaniago

Komisi Hukum DPRRI, Taslim Chaniago

Jakarta/SB

Anggota Komisi Hukum DPR, Taslim Chaniago menegaskan bahwa Kaukus Anggota Parlemen asal Sumbar benar-benar solid dalam menyikapi masalah tambang yang saat ini telah masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Taslim, 8 anggota DPR dan 4 anggota DPD ini tidak hanya sekadar akan berhadapan dengan Kapolda Sumbar Brijend Pol Wahyu Indra Pramugari yang diduga ikut membekingi pengusaha. “Di belakang itu pasti ada sebuah jaringan yang terorganisir. Kalau kita tidak solid, jaringan itu bisa saja menghasut sebagian kecil masyarakat yang senang dengan situasi ini dan dibenturkan dengan kita-kita ini,” ujar Taslim, saat rapat gabungan anggota DPR dan DPD asal Sumbar, dipimpin Ketua DPD, Irman Gusman, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/3).

Selain itu, Taslim juga membeberkan lolosnya ratusan eskavator ke Solok Selatan dengan cara melalui sejumlah ruas jalan yang menurut undang-undang tidak dibenarkan dilewati alat-alat berat tambang. “Lolosnya ratusan alat berat itu juga harus diusut. Siapa yang mengeluarkan izin melewati jalan-jalan kelas IV di Solok Selatan hingga jalan tersebut hancur dan masyarakat kembali sulit untuk beraktifitas,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Terkait dengan lolosnya eskavator, anggota DPD asal Sumbar Afrizal menuding itu adalah pekerjaan Ketua DPRD Solsel Khairunnas. “Masyarakat tahu pasti bahwa yang mengurus lolosnya ratusan eskavator itu ke Solok Selatan adalah Ketua DPRD Solok Selatan, yang pasti bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat,” tegasnya.

Terakhir, anggota DPD asal Sumbar Emma Yohana juga mengungkap laporan masyarakat atas kesewenangan aparat kepolisian di sejumlah Nagari di Pasaman Barat yang main tangkap karena dituduh mengganggu kegiatan tambang di Pasaman Barat. “Padahal anak Nagari tersebut memperjuangkan hak ulayatnya yang telah dirampok oleh pengusaha tambang,” kata Emma Yohana.

SB/BI/Jpnn

Subsidi BBM Bakal Rp. 309,8 T Pemerintah Belum Tentukan Keputusan Kenaikan Harga BBM

Subsidi BBM Bakal Rp. 309,8 T

Jakarta/SB

Menteri ESDM, Jero Wacik, meminta kepada masyarakat untuk menunggu keputusan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian mengenai skema kenaikan harga BBM.  “Kami minta (masyarakat) untuk tunggu hasilnya,” kata Jero di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, (20/3).

Jero membenarkan bahwa BBM merupakan subsidi energi yang sangat besar dan harus dibatasi. Pemerintah memiliki andil untuk membatasi subsidi BBM. Dia juga mengungkapkan bahwa Komite Energi Nasional (KEN) juga mengeluhkan besarnya subsidi BBM. “Sementara itu, KEN menyatakan bahwa beban subsidi terlalu besar,” katanya.

Beban anggaran subsidi BBM dalam APBN 2013 memang cukup besar, yaitu Rp300 triliun. Anggaran itu dirasa cukup memberatkan pemerintah. Bahkan, akhir-akhir ini ada kabar bahwa pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi karena harga yang sekarang ini dirasa tidak seimbang dengan harga minyak dunia yang sudah mencapai seratusan dolar per barelnya.

Namun, saat ini pemerintah belum menentukan keputusan kenaikan harga BBM karena hal ini masih dalam kajian. Karena proses kajian masih berlanjut, Jero menyarankan agar masyarakat bersabar menunggu. “Kalau buru-buru, ya, nanti hasilnya bisa keliru karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata dia.

Jero Wacik sebelumnya telah membantah bila keputusan menaikan harga BBM akan diumumkan bulan April mendatang. Menurutnya, kenaikan harga BBM harus dipikirkan sejernih mungkin. Hal ini agar tidak ada dorongan politik dan tidak ada ketakutan politik.

Jebol

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan realisasi subsidi energi pada 2012 jebol hingga Rp309,8 triliun atau 18 persen dari APBN-P 2012. Jebolnya subsidi ini disebabkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi yang melampui target anggaran.

Menteri ESDM, Jero Wacik, menjelaskan, penyaluran BBM bersubsidi 2012 mencapai 45,27 juta kiloliter (KL). Padahal, kuota dalam APBN-P 2012 sebanyak 44,04 juta KL. Peningkatan ini disebabkan lonjakan jumlah kendaraan bermotor akibat pertumbuhan ekonomi. “Selama 2012, harga BBM tidak dinaikkan sesuai APBN-P 2012. Harga minyak sesuai ICP selama enam bulan terakhir 2012 tidak melampaui 15 persen dari asumsi APBN-P sebesar US$105 per barel,” kata Wacik dalam keterangan tertulis yang dikutip BI Kamis 27 Desember 2012.

Dalam anggaran, subsidi BBM sebesar Rp137,4 triliun, namun perkiraan realisasi diperkirakan Rp216,8 triliun. Jika ditambah dengan perkiraan realisasi subsidi listrik yang juga meleset dari Rp65 triliun menjadi Rp93 triliun, perkiraan realisasi subsidi energi secara keseluruhan mencapai Rp309,8 triliun.

Pada 2013, subsidi energi diproyeksikan turun menjadi Rp272,4 triliun. Terdiri atas subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp78,6 triliun.  “Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pada 2013 dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15 persen secara bertahap, kecuali untuk golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA,” katanya.

Meski nilai subsidi energi cenderung meningkat, neraca sektor ESDM masih positif. Penerimaan sektor ESDM masih lebih besar dibanding subsidi energi. Pada 2012, subsidi energi sebesar Rp309,78 triliun, sedangkan penerimaan sektor ESDM mencapai Rp415,2 triliun. “Sedangkan pada 2013, diperkirakan dari subsidi energi sebesar Rp272,44 triliun, penerimaan sektor ESDM mencapai Rp403,36 triliun,” katanya.

SB/Viva/BI

Sistem Pengamanan Kompleks Istana Selalu Diperiksa Secara Berkala

TERKAIT KEBAKARAN ISTANA

Jakarta/SB

Ini pertama kalinya dalam sejarah Gedung Sekretariat Negara yang berdekatan dengan kompleks Istana Negara mengalami kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore (21/3), ketika suasana kompleks Setneg dan Istana tengah lengang. Saat itu ada kegiatan rapat kabinet terbatas yang dilaksanakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri bidang perekonomian.

Dugaan sementara, kebakaran ini terjadi karena korslet listrik di ruang sidang lantai III Gedung Setneg yang biasa dipakai Presiden untuk menggelar sidang. Saat itu ruangan yang terbakar tersebut kosong. Tak ada sidang.

Meski tak pernah ada kebakaran sebelumnya, pihak Setneg keukeuh menyebut bahwa tidak masalah dengan pengamanan dan sistem di gedung tersebut. “Memang kalau dilihat dari ruang sidang banyak bahan yang mudah terbakar. Tapi sebelum mobil damkar DKI datang kan sudah diupayakan semuanya. Makanya tidak merambat sampai ke tempat lain dan lantai II. Ujar Menurut Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Lambok V. Nahattands di Kompleks Setneg.

Ia pun menampik adanya pipa hidran kompleks Setneg yang berkarat dan sempat susah digunakan oleh petugas Damkar DKI Jakarta. Menurutnya, semua sistem keamanan selalu diperiksa secara berkala. “Kesiapan dari semua peralatan hidran secara berkala diperiksa. Atau mungkin tadi terburu-buru. Tapi kan akhirnya bisa terbuka kan. Justru karena ini siap snmua makanya dioperasikan, kalau tidak mungkin gedung itu semua terbakar,” kelit Lambok.

Di akhir jumpa pers Lambok mengucapkan terimakasih karena kecepatan Damkar DKI yang langsung mendatangi lokasi sehingga mempercepat lalapan api di Gedung Setneg.

Seperti diketahui, letak kantor Setneg, memang berada di komplek Istana Kepresidenan atau Istana Negara. Namun lokasinya cukup jauh dari Kantor Presiden. Biasanya, untuk masuk ke komplek Istana Kepresidenan, bisa melalui berbagai pintu, salah satunya melalui pintu kantor Sekretariat Negara ini.

Lokasi kebakaran merupakan kantor Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi biasa berkantor. Penjagaan di kantor ini tidaklah seketat bila ingin masuk ke lingkungan Istana Negara. Karena bila ingin masuk ke lingkungan Istana Negara atau kantor Presiden, harus melewati pemeriksaan Paspampres.

Sb/bi/rel

Kalau Saja Anas Turuti Skenario SBY

anas_urbaningrum1

Jakarta/SB

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abdalla, mengungkapkan, kalau saja Anas Urbaningrum mengikuti skenario Ketua Majelis Tinggi?Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Susilo Yudhoyono, kemelut politik di partai penguasa itu tidak akan terjadi.

Yudhoyono, katanya, pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, telah menyusun skenario tertentu. Dia menyatakan, “Begini skenarionya, ketua umum itu Andi Mallarangeng, Anas jadi sekretairs jenderalnya.” Dia juga mengungkapkan, posisi Urbaningrum di pucuk pimpinan DPP Partai Demokrat itu tidak dikehendaki Yudhoyono. “SBY secara jujur berkata, ‘Anas adalah bayi yang tidak diharapkan’,” katanya. 

“SBY ini sangat sayang sama dua orang ini, Andi dan Anas. Karena itu, ingin keduanya menjadi petinggi. Tapi, Anas tidak menurut. Kalau saja Anas menurut, tak ada cerita Nazaruddin jadi bendahara umum, kemudian Ibas jadi sekjen” katanya.

Ujung sementara kisah ini sudah diketahui bersama. Urbaningrum menjadi tersangka korupsi Proyek Hambalang. Penetapan status hukum dia itu sampai setahun oleh KPK; sandaran utamanya pada “nyanyian” Nazaruddin dari pelariannya di Karthagena, Kolombia.

SB/Ant/BI