Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Pengumuman

Dengan pengumuman ini, kami segenap kru dan redaksi media online Sanggahbuana.com menyatakan bahwa

Juli Saragih

tidak lagi tergabung dalam media online Sanggahbuana.com.

segala tindak tanduk yang dilakukannya kini berada di luar tanggung jawab kami.

ttd.

Pimpinan Redaksi

Arogansi Rektor dan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Jika di kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ada Sapta Marga, di institusi kepolisian dengan Tri Brata, maka dalam lingkungan universitas ada Tri Darma Perguruan Tinggi; pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas merupakan hunian para kaum intelektual, pusat pengembangan disiplin ilmu, pelaksanaan seminar-seminar ilmiah dan sarang para agen perubahan (agent of change). Para agen perubahan itu pun dinilai pantas dijuluki sebagai pahlawan. Lihat saja sepak terjang mahasiwa di dalam ataupun di luar negeri, mereka mampu menapak perwujudan tuntutan bangsa ke arah yang lebih baik.

 

Misal di Indonesia. Salah satu peristiwa penuntutan bangsa ke arah lebih baik terwujud pada tahun 1998 silam. Saat itu mahasiwa sukses mengakhiri rezim kediktatoran Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Sebelum itu pada tahun 1974 aksi demonstrasi mahasiwa Indonesia terhadap rezim Soeharto juga pernah terjadi dan peristiwa itu disebut dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Peristiwa itu terjadi saat kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei ke Jakarta. Sebelumnya, kedatangan Ketua Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum antimodal asing dan klimaks perlawanan itu hadir saat kedatangan PM Jepang ke Indonesia.

 

Di luar negeri, peristiwa tuntutan menuju bangsa ke arah yang lebih baik pun marak terjadi. Pada tahun 1979 mahasiswa Iran melakukan penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Iran selama 444 hari. Mereka menuntut agar AS menyerahkan mantan Presiden Muhammad Reza Pahlevi. Mereka geram karena pemerintah AS memberi izin pemimpin Iran yang telah dijungkal berkunjung ke New York untuk menjalani perawatan medis peristiwa. Penyanderaan digawangi sebuah organisasi persatuan antara mahasiwa dengan pesantren, OSU. Kini salah satu pendiri OSU menjadi Presiden di Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Dari segi hukum internasional, maka penyanderaan itu bisa juga disebut penyerangan terhadap suatu negara yang berdaulat. Pasalnya, wilayah kedutaan merupakan wilayah ekstrateritorial yang merupakan bagian dari negara yang membuka kantor kedutaan tersebut. Dunia pun gonjang-ganjing akibat penyanderaan itu. Penyanderaan itu kemudian dikenal sebagai peristiwa penyanderaan kedutaan asing terbesar dalam sejarah dunia.(Bersambung)(R).

Rapat Kerja Kepegawaian antara Pemprovsu dan Pemkab/ Kota

Medan| sanggahbuana.com
Perencanaan Kebutuhan Pegawai merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses menajemen sumber daya manusia aparatur, melalui perhitungan yang rasional dan sistematis dengan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja disetiap organisasi akan didapat kesesuaian dan ukuran bagi pegawai/ unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, standart beban kerja dan prestasi kerja.

Demikian sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) H. Nurdin Lubis, SH, MM pada Rapat Kerja Kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara di Medan (11/10).

Sekdaprovsu mengatakan bahwa hasil perhitungan tersebut setelah dianalisa hasilnya akan digunakan untuk menyusun informasi pegawai negeri sipil dengan harapan dapat digunakan pejabat pengelola kepegawaian (PPK) untuk melakukan penyempurnaan perencanaan, pengembangan dan distribusi pegawai negeri sipil di masing-masing unit kerja.

Menurut Sekdaprovsu proses rekrutmen yang tidak benar umumnya akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berdampak pada pemborosan keuangan negara yang sangat luar biasa, sebaliknya rekrutmen yang benar diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pada organisasi sehingga dapat terwujud Good Goverment dan Clean Goverment pada birokrasi pemerintahan.

H. Nurdin Lubis, SH, MM menghimbau kepada seluruh peserta agar benar-benar memfokuskan perhatian dan memanfaatkan waktu yang ada secara maksimal dalam mengikutinya dan kepada Narasumber dari Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Sekdaprovsu mengharapkan untuk mencurahkan segenap pengetahuan dan pengalamannya agar peserta rapat dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan pada akhirnya apa yang menjadi sasaran dan tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan Panitia Pelaksana Khairul Turnip mengatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara No. :800/3467/2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Rapat Kerja Kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara. Selanjutnya maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memahami perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah, serta untuk memperoleh jumlah PNS yang benar-banar dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pada Rapat Kerja ini juga hadir Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprovsu, Narasumber dari BKN, Para Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara, Kadis Infokom Provsu, Kadis Perhubungan Provsu, Sekretaris DPRD Provsu serta para undangan lainnya.(imuh)

Pembukaan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah di Pengaruhi Berbagai Aspek

 

Medan|Sanggahbuana.com

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah di pengaruhi berbagai aspek diantaranya aspek personalia, kelembagaan, keuangan dan fasilitas serta perlengkapan yang menunjuangnya. Ketersediaan barang daerah untuk menunjang tugas-tugas rutin dan operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sangat strategis.

Demikian sambutan Plt. Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho, pada pembukaan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparat Pengelola yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Propinsi/dan Kab/Kota se Sumatera Utara, yang di sampaikan Sekdaprovsu H. Nurdin Lubis, SH,MM. Selasa11/10-2011 di Dharma Deli Medan.

Juga di katakan Plt. Gubsu. Kalau di cermati, berita-berita yang muncul di mass media baik surat kabar maupun televisi bahwa berita aktual yang selalu ditayangkan adalah berita yang menyangkutdengan kasus suap, kasus mark up, pembelian barang fiktif, kasus KKN dan kasus-kasus lain yang ada hubungannya dengan masalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat, pemimpin kegiatan maupun staf.

Selain itu  juga Plt. Gubsu meminta perhatian bersama, terutama staf yang telah ditugaskan untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa disetiap SKPD baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakantugas dengan baik, jujur dan profesional serta tidak melakukan penyimpangan. Selain itu menurutnya, Barang yang hendak kita adakan adalah barang yang kita butuhkan, bukan barang yang kita inginkan.

Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu. Safruddin, SH.M.Hum. melaporkan, maksud  dan tujuan di adakannya kegiatan ini. Untuk mjeningkatkan wawasan dan pemahaman aparat pengelola Barang/jasa, Menyamakan persepsi terhadap pengelolaan di semua SKPD di Pemerintah Provinsi maupun Daerah dan Memperkecil permasalahan yang timbul terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Dan di ikuti 130 orang peserta dari SKPD Provsu dan Kab.Kota, selama 2 (dua) hari.(Imuh)

Rektor Unimed Diminta Cari Pengganti Hasan Basri

Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) mengaku telah menerima surat dari Wali Kota Medan mengenai permintaan masukan nama pengganti posisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Bahkan keberadaan surat tersebut telah satu minggu di Biro Rektorat Unimed.

 

Rektor Unimed, Prof Ibnu Hajar Damanik saat dihubungi wartawan menjelaskan dirinya telah memberikan masukan satu nama calon kuat dosen Unimed tanpa menyertai nama dosen lainnya. Yakni Kepala LPM Unimed DR Rajab Lubis MPd yang dinilai telah memiliki pengalaman yang matang didunia pendidikan, terutama pendidikan di Kota Medan.

 

“Hanya sebatas nama saja, bagaimana pun keputusan tetap kembali ditangan Wali Kota Medan. Apakah setuju dengan nama tersebut atau tidak, “kata Ibnu Hajar, Rabu (28/9). (sumber: tribun-medan.com/r)

Sidang Lanjutan Ketua Koptan Manunggal Mabar JPU dan Saksi Tidak Pernah Melihat KTPPT Asli

Legiman ( 72 ) diruang Sidang PN Medan

Legiman ( 72 ) diruang Sidang PN Medan

Medan | Sanggah Buana.com

Setelah beberapa kali mengalami penundaan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ketua Kelompok Tani (Koptan) Manunggal Mabar Legiman (72) yang mengalami sakit Radang Lambung, Asam Urat, Hipertensi dan Pembengkakan di Leher belakang akhirnya dilanjutkan kembali.

Legiman di tuduh melakukan pemalsuan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) oleh Robert H Silaban. Padahal Legiman merupakan penggugat yang telah dimenangkan dalam perkara Perdata serta memiliki keputusan Tetap  dari Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) No. 94.PK/Pdt/2004.

Lanjutan sidang yang di gelar PN Medan Selasa 27/09/11 lalu adalah masih mendengar Keterangan dari 7 (tujuh)orang Saksi yaitu, Hafizunsyah dan Santia Siahaan dari pihak BPN Deli Serdang, Reymond Simatupang, Safriah Aritonang, Pegawai PT. Juishin Ir. Habib, Pegawai PT Multimas Kim Indo, Firman Hasudungan.

Tujuh Orang Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umun (JPU) sama sekali tidak pernah melihat KTPPT Asli sebagai perbandingan. Bahkan Hafizunsyah dan Santia Siahaan yang merupakan Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang tidak pernah di tunjukkan KTPPT Asli oleh pihak Penyidik Poldasu, hanya Photo copy KTPPT yang di legalisir BPN Deli Serdang dan di photo Copy kembali, kata Santia Siahaan di ruang sidang ketika di tanya Kuasa Hukum ketua Koptan.

Anehnya lagi, saksi yang dihadirkan JPU membuat Hakim anggota berang, karena tidak tahu apa maksudnya diminta keterangan oleh penyidik Poldasu, hingga hakim anggota tersebut meninggal ruang sidang sesaat, karena jawaban-jawaban saksi dari hakim anggota itu tidak nyambung dari gugatan.

Menjelang usai sidang, Kuasa Hukum Ketua Koptan, Emmy Sihombing SH, Onan Purba. SH. CN dan Sahlan Matondang SH meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar Sidang selanjutnya di tunjukkan KTPPT asli, akan tetapi permintaan Kuasa Hukum Ketua Koptan Manuggal ditolak dengan alasan permintaan tersebut dapat di setujui dalam sidang Nota Pembelaan.

Ketua Majelis Hakim juga menolak untuk menghadirkan saksi Perbal Lisan karena tidak memilki alasan-alasan yang tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perturan di dalam persidangan.

Usai Sidang, Emmy Sihombing SH kepada Wartawan mengatakan, saya kecewa dengan penyidik Poldasu, saksi yang di hadirkan tidak ada kaitannya dengan pemalsuan KTPPT yang dituduhkan kepada klien kami.

Sama –sama kita ketahui, jika ada dugaan pemalsuan Surat seharusnya kita membawa bukti sebagai perbandingan baru bisa di proses. Akan tetapi tuduhan yang di alami klien kami, lain dari yang lain dan hukum apa yang dipakai penyidik Poldasu, ujar Emmy.

Pihak Kejaksaan pun kenapa menerima berkas perkara Pemalsuan KTPPT yang tidak dilengkapi dengan KTPPT asli sebagai Perbandingan dan langsung P 21. Hingga akhirnya di sidangkan di Pengadilan Nergeri Medan, padahal JPU tidak pernah melihat KTPPT asli sebagai perbandingan, ujar Emmy kembali.  ( Imuh )