Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Berita Duka Cita

Kami segenap redaksi media online Sanggahbuana.com

mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya

istri dari Sdr Nanang (wartawan MBK)

kami berdoa agar beliau diberikan tempat yang mulia di sisi-Nya.

 

LSM CIFOR Sangat Ragu Ketua KPK Busyro Muqoddas Mampu Ungkap Tuntas Dugaan KKN Di BUMN

Medan- Sanggah Buana
DPP LSM Corruption Indonesia Fuctionary Observation Reign ( CIFOR ) sedikit
sangat ragu ketua KPK, Busyro Muqaddas mampu ungkap adanya dugaan penyalahgunaan
wewenang dalam jabatan, pelanggaran dan KKN ditubuh perusahaan BUMN diantaranya
PT.Kereta Api, diantara keraguan tersebut adalah ketua KPK dikutip dari pers
digedung KPK, Kamis (21/4/2011) berjanji tidak akan berhenti pada informasi
Direktur Jendral Perkeretapian, Soemino Eko Saputro sebagai tersangka dugaan
korupsi pengakutan Kereta Rel Listrik (KRL) hibah dari Jepang pada tahun
2006-2007 dan mendalami alat bukti dan pengembangan informasi Soemino menuding
mantan menhub Hatta Rajasa dan juga adik Hatta Rajasa, Hafiz Tohir terlibat,
begitu juga PT.Telkom melibatkan dirut dan dirut PT.Pelindo II, RJ Lino perihal
kasus pengadaan proyek layanan teknologi komunikasi informasi (ICT) dan
pengadaan alat berat, penggelembungan nilai kontrak untuk migrasi IT yang semula
Rp 26 milliar menjadi Rp 105 miliar, relokasi PT Dok Koja Bahari ke Batam,
diduga telah terjadi perubahan nilai kesepakatan antara Pelindo II dengan PT.
DKB yang semula senilai Rp 150 miliar, sesuai hasil kesepakatan dan konsultan
penilai, diubah menjadi Rp 300 miliar, demikian ungkapan komentar Sekjen DPP LSM
CIFOR, Ismail Alex, Mi Perangin-angin didampinggi Departemen Hukum DPP LSM
CIFOR, Julfikar, SH, MH dan staf humas, Mea, Sh dan Fetto Ariyanto dan Abd.
Rahman dan Sabri dan Reza Hamdani.

Saat ini tim investigasi dan monitoring DPP LSM CIFOR masih mentelaah data dan
memperdalam informasi dari masyarakat pertama pada tanggal 21 April 2011 katanya
Federasi Serikat Pekerja BUMN melaporkan 15 kasus dugaan praktek KKN PT.Telkom
yang melibatkan direksi sebagai berikut ; Pertama, kebijakan direksi tentang
pengelolaan internet telepon kebutuhan publik (ITKP), atau yang lebih dikenal
dengan layanan VOIP yang menyimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan No.
23/2002, Jika mengacu pada SK Menteri Perhubungan tersebut, seharusnya setiap
pengelola ITKP harus membangun infrastruktur sendiri dan tidak menggunakan
infrastruktur milik Telkom. Pada kenyataannya hal ini dilanggar oleh dua
pemegang lisensi ITKP yakni PT Gaharu Sejahtera dan PT Atlasat Solusindo. Selain
jelas-jelas tidak membangun infrastruktur sendiri, keduanya juga dikabarkan tak
membayar fee atas penggunaan jaringan milik Telkom. Dari sini, kerugian negara
diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, selain dua perusahaan itu, mantan
direksi PT.Telkom dinilai juga sengaja membiarkan Telkom menjadi tumpangannn
sejumlah operator lainnya dalam membangun sistem dan jaringan VOIP. Dengan cara
proyek yang dilakukan para operator itu seolah-olah diakui merupakan proyek
Telkom. Tentu saja sebagian duit untuk investasi Telkom yang nilainya lebih dari
Rp 1 triliun itu masuk ke kantong tiap-tiap operator tadi. Akibatnya, selain
proyek ini secara operasional telah merugikan Telkom, sebagian infrastruktur
jaringannya juga lepas ke sejumlah operator. Jumlahnya mencapai lebih dari lima
perusahaan.

Kedua adalah dugaan korupsi pada proyek tender high performance backbone di
Sumatra. Proyek senilai Rp 500 miliar ini, intinya membangun jaringan
telekomunikasi berbasis kabel yang menghubungkan sejumlah kota di pulau
tersebut. Mulai dari Pekanbaru, Medan, Palembang, hingga Lampung. federasi
serikat pekerja BUMN menyatakan kesalahan Kristiono, menurut Serikat Pekerja
Telkom, adalah sengaja langsung melunasi pembayaran seluruh proyek tersebut
kepada Siemens selaku kontraktornya. Padahal, saat diaudit oleh tim internal
auditor Telkom, secara fisik, proyek ini baru selesai sekitar 31% saja, di awal
pelaksanaan proyek tersebut, yakni pada 2002, Kristiono masih menjabat sebagai
Direktur Perencanaan Teknologi. Sementara itu, pelunasannya dilakukan saat ia
sudah menjabat sebagai dirut PT. Telkom pada 2003. Yang membahayakan sumber
pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman Bank Dunia.

Diduga ada intervensi termasuk adanya dugaan manipulasi sebesar Rp 2 triliun
saat pembelian PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) oleh Telkom pada
2003. Seperti diketahui, MGTI awalnya merupakan mitra kerja sama operasi (KSO)
Telkom untuk membangun jaringan telepon di divisi regional IV Jawa Tengah dan
Yogyakarta. Namun, lantaran terkena krismon, perusahaan ini selanjutnya dibeli
Telkom untuk dijadikan anak perusahaan. Saat proses pembelian memasuki tahap
negosiasi antara Telkom dan pemilik lama MGTI yang terdiri dari Indosat, Telstra
Global, NTT, serta sejumlah perusahaan lainnya, diduga tiba-tiba datang
intervensi perusahaan ini seolah-olah menjadi makelar Telkom dalam membeli MGTI
dari pemilik lama. Tujuannya, tak lain untuk mencari keuntungan dari proses
pembelian ini. MGTI ini kan sudah pasti akan dibeli Telkom. Makelar itu hanya
ingin menarik keuntungan dari proses jual-beli ini, ujar sang sumber. Lantaran
sudah yakin pada akhirnya MGTI akan dibeli Telkom, makelar ini langsung
melakukan transaksi jual-beli MGTI dengan pemilik lamanya. Uniknya, dalam
memuluskan aksi makelar ini, pada saat yang bersamaan, Kristiono mengaku tidak
memiliki duit untuk membeli MGTI secara langsung. Sehingga, pengambilalihan MGTI
menjadi anak perusahaan Telkom dilakukan dengan cara mencicil kepada makelar
itu. Ungkap alex

Lanjutnya, tim investigasi dan monitoring DPP LSM CIFOR juga masih menjadi
pertanyaan beredarnya nota dinas penolakan dirkeu Pelindo II, Dian M Noer dan
mentelaah data serta memperdalam informasi dari masyarakat adanya dugaan
peyimpangan dalam pengembangan proyek ICT dan pengadaan alat berat, dugaan ini
jelas setelah mencuat katanya ketika Direktur Keuangan Pelindo n, Dian M Noer
melalui nota dinas No KU 29 /3/7/Ditkeu-10 ditujukan kepada Dirut Pelindo II
pada 15 November 2010 menolak permintaan Dirut Pelindo II RJ Lino untuk membayar
tagihan PT Telekom sebagai pelaksana proyek ICT senilai Rp 105 miliar lebih dan
pada surat yang sama, Dirkeu Pelindo II juga menolak surat Lino untuk membayar
uang muka (20 persen) alat berat Rail-Mounted Gantry Crane (RMGC) kepa-da
perusahaan China, Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) 3.332.890 dolar AS, Senin
(29/11) pekan lalu. Dalam nota dinas tersebut Dirkeu Dian M Noer mengatakan
bahwa kedua proyek tersebut tidak memiliki payung hukum karena tidak melalui
lelang resmi dan hanya penunjukan dari Dirut Pelindo II RJ Lino ke PT Telkom.
Selain itu, terdapat perbedaan nilai kontrak dalam pengembangan layanan ICT
dengan anggaran yang ada, tidak ada Surat Permintaan Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)
seperti lazimnya orang memulai pekerjaan. Nota dinas Dirkeu tersebut juga
membeberkan bahwa pembayaran yang dilakukan Dirut Pelindo pada Juli 2010 kepada
perusahaan asing DHM atas pembelian tiga unit alat berat (QCC) Twin Lift masih
bermasalah. Seperti dimuat dalam nota dinasnya No PL62/2/1 Ditkeu-10 tgi 21 juni
2010 kepada Dirut yang menyatakan terdapat keti-daktaatan prosedur dalam proses
pelelangan yang dilakukan penunjukan langsung kepada HDHM. Bahkan, saat ini unit
pemeriksa khusus dari BPKP atas permintaan Dewan Komisaris PT Pelindo II sedang
melakukan investigasi atas pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II berikut
pembayarannya, namun anehnya Dirut RJ Lino seakan tidak peduli dan memerintahkan
agar Dirkeu untuk membayar uang muka lainnya RMGC dan membayar tagihan PT Telkom
atas proyek ICT. Berbagai masalah yang tengah dihadapi Pelindo II sekarang ini
menyangkut ketidakpatutan terhadap praktik GCG dan ketidak patuhan terhadap
ketentuan yang berlaku. Demikian bunyi nota dinas Dirkeu. Anehnya, dirut
PT.Pelindo II, RJ Lino telah bertindak arogan dengan memindahkan beberapa
pejabat di lingkungan Pelindo II menjadi staf biasa lantaran menolak mencairkan
uang pembayaran ICT ke Telkom dan alat berat. Ungkap alex
Kemudian, masih telaah data dan mencari informasi muncul lagi adanya
penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, pengelapan dan korupsi sebesar Rp300
miliar, dalam proyek ini terjadi penggelembungan nilai kontrak untuk migrasi IT
yang semula Rp 26 milliar menjadi Rp 105 miliar, selanjutnya proyek relokasi PT
Dok Koja Bahari ke Batam. Diduga telah terjadi perubahan nilai kesepakatan
antara Pelindo II dengan PT. DKB yang semula senilai Rp 150 miliar, katanya
sesuai hasil kesepakatan dan konsultan penilai, diubah menjadi Rp 300 miliar dan
dalam peristiwa “makam mbah priok” yang menimbulkan korban jiwa, ada kucuran
dana sebesar Rp 324 juta dari PT Pelindo II untuk biaya operasional penertiban
makam Mbah Priok. Hal ini dikuatkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu
(21/11/2010) pecan lalu. Ungkap alex
Ditanya, apa benar lumor santer sejak terbongkarnya dugaan KKN di Pelindo II
maka jabatan dirut PT.Pelindo II bakal digantikan salah seorang direksi dari
PT.Pelindo I atau PT.Pelindo III atau IV oleh menneg BUMN, Mustafa Abu Bakar dan
apa benar direksi PT.Pelindo II di mintai keterangan oleh KPK dan apa benar
menyusul anggota direksi Pelindo II dan seluruh dewan komisaris Pelindo I,II,II,
IV yang mana habis masa jabatannya..?. Alex enggan menjawab padahal beliau
sering sekali ke Jakarta, nah ia mengalihkan seingat saya pada bualan agustus
2010 pekan lalu info dari tim investigasi dan monitoring LSM CIFOR di Jakarta
bahwa Menteri Perhubungan, Freedy Numberi menilai kinerja dirut Pelindo II, RJ
Lino buruk dengan alasan mengutamakan kepentingan bisnis (business oriented) dan
tidak pernah berkoordinasi dengan menhub, sehingga dinilai katanya membikin
resah regulator maupun pengusaha di Pelindo II, menhub menegaskan pemerintah
tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap BUMN yang mengabaikan
pelayanan penguna jasa karena sikap ini sangat bertentangan dengan misi
pemerintah, apabila tidak bisa diingatkan lagi dan kinerjanya buruk bukan hanya
dirutnya diganti tetapi semua direksi, menurut kesimpulan tim investigasi dan
monitoring DPP LSM CIFOR perusahaan BUMN didirikan untuk melayani masyarakat,
bukan semata-mata mencari keuntungan saja. ( Kamis, 26/11/20011) Tim . Wartawan

PTPN III Serahkan Bantuan CSR Ketahanan Pangan 100 Ha di Sergei

Medan Sanggahbuana
Bantuan untuk bidang pangan melalui program Corporate Social Responsilibity ( CSR ) tahun 2011 dalam bentuk penanaman padi seluas 100 ha dengan nilai Rp 432 juta bagi dua kelompok Tani Murni dan Sri Rahayu yang anggotanya berjumlah 237 kepala keluarga. Penyerahan bantuan secara simbolis ini di serahkan oleh Rachmat Prawira Kesumah, SE, MM, Direktur SDM PTPN III kepada Wakil Bupati  Serdang Bedagai Ir.Sukirman pada tanggal 14 April 2011 yang lalu di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedagei.
Menurut keterangan Rachmat Prawira Kesumah bahwa bantuan program Saprodi ini juga telah di berikan kepada kelompok tani di Deli Serdang dan Asahan untuk penanaman padi seluas 100 ha. Selain itu untuk Kabupaten Deli Serdang , masih di tambah lagi dengan 90 ha penanaman jagung . Sehingga secara keseluruhan bantuan berjumlah 300 ha untuk padi dan 90 ha untuk tanaman jagung . Total bantuan mencapai Rp.2.042 milyar yang di berikan dalam bentuk bantuan saprodi dan saprotan kepada 12 kelompok tani atau sekitar 789 kepala keluarga.
Rachmat juga menambahkan bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan tersebut, PT Perkebunan Nusantara III tidak hanya member bantuan dalam bentuk bantuan saprodi dan saprotan saja, namun pada bulan Maret 2011 lalu juga telah menggelar pasar Murah di beberapa titik rawan kemiskinan di Kota Medan yang bertujuan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok dan menekan laju inflasi di bulan Januari 2011 lalu. Realisasi program ketahanan pangan ini merupakan bukti komitmen kuat PTPN III selaku BUMN perkebunan yang mengikuti ketentuan dan amanat Kementrian BUMN   melalui program CSR agar terwujudnya ketahanan pangan di Indonesi. “ Yang paling penting adalah bagaimana merangsang para petani di Sergei untuk meningkatkan produksi padi setiap panen dan jika mungkin para petani bisa di dorong untuk mengembalikan potensi ketahanan pangan Indonesia di masa kejayaannya dulu,” kata Rachmat dengan semangat.Usai acara Rachmat PK bersama Wakil Bupati Sergei kembali menyerahkan sejumlah bantuan kepada puluhan anak yatim dan orang tua jompo.
Ir.Sukirman,Wakil Bupati Serdang Bedagei mengatakan kalau petani merupakan investor terbesar di Serang Bedagei. Untuk melindungi petani sebagai produsen padi, Pemda Sergei mendukung perbaikan jaringan irigasi, pembangunan sarana transportasi,  menjamin tersedianya saran produksi, menyediakan tenaga penyuluhan lapangan. Untuk itu, Pemda Sergei berupaya mencari sumbar-sumber dana baik dari APBN,APBD Propinsi maupun kerjasama dengan BUMN, terutama dalam hal ini dengan PTPN III melalui program CSR.” Untuk itu kami mewakili Pemda dan masyarakat Sergei mengucapkan terima kasih kepada PTPN III dan di harapkan agar PTPN III tetap untung di tahun- tahun depan,” katanya.(BARAT)

PTPN III Salurkan Rp.5.695 Milyar Kepada 187 Mitra Binaan UKM

Medan
Perusahaan saat ini tidak hanya di tuntut menghasilkan laba yang besar bagi pemegang saham dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya saja, namun hal lain yang sama pentingnya adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif untuk kesejahteraan sosial yang lebih luas lagi. Salah satu bentuknya adalah mengembangkan kepedulian kepada perbaikan taraf ekonomi masyarakat seperti pinjaman modal bergulir kepada para pengusaha kecil menengah yang kesulitan mengembangkan usaha.
Demikian halnya dengan PT Perkebunan Nusantara III ( Persero ) sebagai salah satu BUMN perkebunan yang terkemuka di tanah air, memiliki komitmen yang sangat besar untuk mendukung perbaikan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran dana pinjaman bergulir kepada mitra binaan. Penyaluran dana program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara III di dasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.326/MBU/ 2003 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/ MBU / 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil.
Pada hari Senin hingga Sabtu,28 Maret – 2 April 2011 di Gedung Pamitran, Sei Karang , Deli Serdang ,PT Perkebunan Nusantara III ( Persero ) telah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada 187 orang calon binaan Usaha Kecil Menengah dari seluruh Kabupaten di Sumatera Utara ( Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagei, LabuhanBatu, Tapsel, Madina, Langkat, Asahan, Kotamadya Medan, Binjai, Simalungun dan Dairi ).Sementara jenis usaha yang rata- rata di geluti oleh para calon mitra binaan seperti bengkel, sembako, pertanian, jahit menjahit, dan bordir serta industri kerajinan dan makanan. Dana yang di salurkan oleh program kemitraan triwulan I tahun 2011 kepada angkatan XXV ini sebesar Rp. 5.695 milyar
Dalam sambutannya,Sunardiono,SE,MSc,Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan mengatakan bahwa penyaluran dana kemitraan kepada 187 mitra binaan baru maupun lanjutan. Hingga saat ini PT Perkebunan Nusantara III ( Persero ) telah menyalurkan Rp.91.563.818.238 kepada 3.650 mitra binaan.
Kami berharap kepada para penerima penyaluran dana kemitraan ini agar berjanji dan komit untuk melaksanakan kewajiban masing- masing untuk mengembalikan pinjaman yang telah di terima secara mencicil dan tepat waktu berdasarkan surat perjanjian . ” Karena dana yang di kembalikan itu akan di gulirkan untuk modal usaha bagi para pengusaha UKM yang lain,” katanya.
Sebagaimana biasa materi yang di sajikan seputar bagaiman peningkatan peran PKBL BUMN PTPN III, bagaiman membuat laporan perkembangan usaha mitra binaan, analisis laporan keuangan UKM, materi yang terkait dengan hukum, kewirausahaan dan kewiraswataan, komunikasi dan etika bisnis,aspek keuangan dan pembukuan serta teknik mengelola usaha mikro, kecil dan menengah dari aspek pemasaran dan kemasan/merk. Para nara sumber berasal dari praktisi dan akademis baik dari Kejatisu,LPP Medan, dan Politeknik Negeri Medan.
Senang Lubis, salah satui pengusaha UKM penerima pinjaman asal Medan mengungkapkan terima kasih kepada PTPN III yang peduli untuk meningkatkan usaha para UKM. Ia berharap0 agar setiap tahun PTPN III terus mempunyai keuntungan yang berlipat dan tetap komit mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi kemandirian UKM nantinya. ( barat)

Sejumlah Bendera Hiasi Mesjid Al Ikhlas

Medan. Sanggah Buana.com
Paska hendak diruntuhkannya Mesjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan pada Sabtu 5
Februari 2011 oleh pihak developer sejumlah bendera dari berbagai elemen
masyarakat terlihat menghiasi pagar besi mesjid yang asri dan sejuk itu.

Puluhan organisasi masyarakat (Ormas) Islam, OKP, lembaga masyarakat, Parpol
Islam dan elemen masyarakat lainnya merasa prihatin dengan adanya upaya pihak
pengembang hendak meruislag mesjid yang senantiasa dikunjungi jemaah dari
berbagai daerah Sumut ini.

“Bendera-bendera itu merupakan lambang dari organisasi yang dipasang mengitari
mesjid merupakan pertanda keprihatinan dan pembelaan terhadap mesjid yang hendak
dirobohkan demi kepentingan tertentu ini. Bendera-bendera ini merupakan simbol
dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Setiap bendera memiliki
sedikitnya ratusan massa,” jelas salah seorang aktivis Islam Mohammed Gandhi
Siagian, SH yang senantiasa berjaga-jaga di Posko Pembelaan Mesjid Al Ikhlas
Jalan Timor Medan Rabu (20/4/2011).

Aktivis yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Sumut dan lembaga bela
negara ini lebih lanjut mengatakan, ada beberapa sebab yang memperbolehkan
sebuah mesjid dirobohkan untuk diganti (ditukar) atau dipindahkan. Diantaranya
adalah oleh karena sesuatu sebab mesjid itu sudah tidak memiliki (tidak
dihadiri) jemaah lagi. Terkena pelebaran jalan/ penataan kota/ bangunan (demi
kepentingan umum).

Mesjid terkena bencana/ musibah atau mesjid tersebut berada pada posisi rawan
bencana alam. Misalnya rawan terkena banjir atau bencana longsor. Saat ini
beberapa mesjid di kawasan Medan-Sumut masih ada yang posisinya berada di
pinggir sungai. Berdasarkan posisi dan kondisi yang sedemikian rupa itu kalau
masyarakat berkehendak melalui musyawarah dan prosedur tertentu mesjid sudah
boleh dipindahhkan.

Menurut Mohammed Gandhi, kondisi Mesjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan ini tidak
termasuk dalam posisi sebuah mesjid yang mesti dipindahkan. Banyak ketentuan dan
syarat mutlak yang mesti ditempuh untuk merobohkan/ memindahkan sebuah mesjid.
Diantaranya ketentuan undang-undang/ peraturan pemerintah dan musyawarah mufakat
yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena mesjid milik umat Islam
bukan milik pribadi karena sifatnya waqaf. (Imuh)

PTPN II Tolak PN Lubuk Pakam Lakukan Eksekusi

warga Masyarakat yang menantang putusan PN Lubuk Pakam yang melakukan eksekusi lahan mereka Selasa 19/04

warga Masyarakat yang menantang putusan PN Lubuk Pakam yang melakukan eksekusi lahan mereka Selasa 19/04

Medan, Sanggahbuana.com

Berdasarkan surat pemberitahuan eksekusi dalam perkara nomor: 20/Eks/2010/15/Pdt-G/2006/PN.LP yang dilakukan oleh PN Lubuk Pakam dengan nomor W2.U4.604/Pdt/IV/2011 tanggal 8 April 2011 yang di tanda tangani kepala pengadilan Negari Lubuk Pakam, Suharjono,SH.MH pihak PTPN II menolak secara tegas.
Penolakan eksekusi tersebut sangat lah mendasar dan taat hukum, karena ini masalah perdata dan butuh waktu yang panjang. Padahal tahun 2010 lalu Mahkamah Agung RI, telah memutuskan 2 orang pengarap yang dinyatakan terbukti mengunakan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKPTSL) palsu.
Hal ini disampaikan oleh Kahur Hukum PTPN II Kenedy NP Sibarani yang di dampingi Kabag Hukum PTPN II Ir. Modal P dan Papam Direksi PTPN II Guntur saat di tanya sanggahbuana.com usai menyaksikan jalanya eksekusi di area kebun PTPN II desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Selasa 19/04.

Pada prinsipnya pihak PTPN II selalu patuh pada Hukum, jadi tindakan PN Lubuk Pakam yang melalkukan eksekusi lahan/area kebun PTPN II akan kami gugat secara hukum pula. PN Lubuk Pakam harusnya lebih eksepsional dalam mengevaluasi kasus,karena objek perkara 106 Ha akan tetapi yang di eksekusi hanya 74 Ha ujarnya.
Lanjut Kenedy, PN Lubuk Pakam juga harus mengevaluasi sebelum mengambil keputusan menunda pelaksanan eksekusi karena para penggugat atas nama Nyonya Titin cs sudah ada keputusan pidana dari Mahkamah Agung RI tahun 2010.

sebelah kiri Kaur Hukum PTPN II, Kenendy MP Sibarani Di Dampingi Kabag hukum PTPN II,Ir. Modal P, saat memberi kan keterangan pers, Selasa 19/04.

sebelah kiri Kaur Hukum PTPN II, Kenendy MP Sibarani Di Dampingi Kabag hukum PTPN II,Ir. Modal P, saat memberi kan keterangan pers, Selasa 19/04.

Perlu diketahui, di atas tanah PTPN II, tidak di benarkan para penggarap menggunakan surat SKPTSL di mana pun tanah PTPN II maupun eks PTPN IX, karena sudah ada keputusan dari pemerintah pusat, ujar Kenedy kembali.
Pihak BPN pun tidak mau menghadiri pelaksanaan eksekusi ini, karena pihak BPN menyatakan kebun helvetia masih terdaftar asset PTPN II, jadi pihak BPN Sumut pun tidak mau menghadiri panggilan Juru Sita PN Lubuk Pakam dan pemohon, ujar Kabag Hukum PTPN II, Ir. Modal P, usai menghubungi staf BPN Sumut melalui telepon selular nya.
Dikesempatan yang sama Juru Sita PN Lubuk Pakam, Oloan Sirait SH. tidak mau memberikan keterangan Pers nya karena masih sibuk melakukan pengukuran lahan areal kebun PTPN II, yang akan di eksekusi.

Melalui telepon selularnya, seorang Pakar Pertanahan Sumatera Utara yang tidak mau menyebut kan namanya kepada Sanggah Buana .com mengatakan, tentang Surat SKPTSL memang sudah ada keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, No.540.1.1138, tanggal 10 Mei 2004 tentang pembatalan surat tersebut.
Dalam Hal ini, Pemerintah dan PTPN II harus bekerja sama untuk membuat sikap tegas dan jangan membiarkan penggarap menguasai lahan PTPN II yang menggunakan SKPTSL, seperti yang tejadi di Desa Sena Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Jadi, bersihkan penggarap yang menggunakan SKPTSL di areal kebun PTPN II, kalau PTPN II. Ingin bersih, ujar Pakar tanah Sumut (tim)

Provinsi Sumatera Utara memperingati hari ulang tahun ke-63 ditandai dengan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut di aula Martabe Kantor Gubernur di Medan

Medan. Sanggah Buana.com
Provinsi Sumatera Utara memperingati hari ulang tahun ke-63 ditandai dengan
Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut di aula
Martabe Kantor Gubernur di Medan, Jum’at (15/4/2011).
Rapat paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRDSU H Saleh Bangun didampingi para
wakil ketua H Chaidir Ritonga, HM Affan, Sigit Pramono Asri dan H Kamaluddin
Harahap dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho.

Rapat paripurna istimewa juga dihadiri para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumut, anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Sumut, para bupati/wali
kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumut, para tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh parpol, ormas, OKP serta para konsul jenderal
sejumlah negara sahabat.

Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya mengajak seluruh elemen
masyarakat di daerah itu menjadikan peringatan HUT ke-63 Provinsi Sumut sebagai
momentum untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumut, katanya, memiliki potensi besar mulai dari sektor pertanian dan
perkebunan beserta turunannya dan banyak potensi lain, yang jika terus
dikembangkan akan mampu membawa kemakmuran bagi masyarakat di daerah itu.

Dia juga mengaku optimistis angka pengangguran terbuka masih sekitar 8,01 persen
atau setara 1.043.875 jiwa serta jumlah penduduk miskin sebanyak 1,5 juta jiwa
atau sekitar 11,51 persen akan dapat ditekan.

Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia yang masih sekitar 79,5 yang
dinilainya masih perlu ditingkatkan agar pembangunan SDM di Sumut semakin kokoh
dan dapat sejajar dengan provinsi lain di Tanah Air.

“Dengan komitmen bersama kita optimistis mampu Sumut akan lebih baik lagi di
masa datang,” ujar Gatot Pujo Nugroho.(imuh)

Pelantikan Laskar Merah Putih Langkat Meriah

Stabat. Sanggah Buana.com

Ribuan masyarakat yang berbaur dengan anggota fungsionaris Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Kabupaten Langkat dari berbagai kecamatan beserta Bupati, Dandim, Kapolresta, Majelis Ulama Indonesia, para pejuang veteran, LSM, unsur pemuda, rombongan delegasi Mabes LMP dan tokoh masyarakat Langkat turut memeriahkan pelantikan LMP Markas Cabang Langkat di alun alun Amir Hamzah Stabat Kabupaten Langkat Selasa (12/4/2011)

Ketua panitia pelaksana pelantikan Juanda Harahap dalam kata sambutannya memberikan laporan, pada acara pelantikan yang sederhana ini turut di hadiri oleh seluruh anggota LMP yang berasal dari tiga daerah yaitu Langkat Hilir, Langkat Hulu dan Teluk Aru. Selain itu dari LMP Markas Cabang Kota Binjai, Kota Medan, Gerakan Mahasiswa (GEMA) Merah Putih, Mabes LMP Jakarta dan dari beberapa markas cabang kabupaten kota lainnya.

“Tidak lupa kami panitia mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Muspida, Pemda Langkat yang telah membantu kelancaran pelaksanaan pelantikan ini, khususnya Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada LMP Markas Cabang Kabupaten Langkat .

Kami juga merasa bangga atas kesediaan ketua umum Mabes LMP Mayjend (purn) TNI CPM H. Syamsu Jalal,SH.MH. beserta ibu (Ny. Nurwahabiah) dan rombongan yang telah sudi dan berkenan hadir jauh jauh dari Jakarta.

Selamat datang ke tanah “betuah” semoga kehadiran istimewa ini menjadi motivasi bagi LMP Langkat ke depan. Begitupula dengan kehadiran dewan pembina LMP Sumut Marlon Purba dengan tidak melupakan partisipasi dan kerja keras seluruh anggota dan brigade LMP sehingga pelantikan ini dapat berlangsung dengan baik,” ungkap Juanda Harahap.

Diharapkannya, usai pelantikan LMP Langkat dapat lebih berperan aktif membangun kehidupan dan membantu penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menjadi penyejuk sitawar sidingin dengan keseriusan menjalankan visi dan misi sesuai dengan amanah AD/ADRT. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 dengan tekad Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu-satunya tujuan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (harga mati).(imuh)

LMP Tidak Boleh Melupakan “Jas Merah”

Stabat. Sanggah Buana.com

Ketua Dewan Pembinan Laskar Merah Putih (LMP) Markas Wilayah Sumut Marlon Purba dalam kata sambutan pelantikan pengurus LMP Markas Cabang Langkat periode 2010-2015 Selasa (12/4/2011) di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat -Langkat dengan tegas mengungkapan, terus terang, sebenarnya saya bukan anggota Laskar Merah Putih (LMP) tapi begitu mendengar namanya saja langsung jatuh cinta. Karena saya dilahirkan oleh seorang laskar sejati, ayah saya adalah seorang pejuang karena itu sebagai anak harus meneruskan perjuangan kemerdekaan ini.

“Bung Karno telah berwasiat pada kita, jangan “Jas Merah” (jangan melupakan sejarah-red) Karena itu seluruh LMP yang hadir di Lapangan Amir Hamzah hari ini, tidak boleh melupakan sejarah dengan semangat dan tekad NKRI adalah harga mati, merah putih tidak boleh dirobah oleh siapapun,” gegar Marlon dari alun-alun.

Lebih lanjut dikatakan mantan anggota DPRD Sumut ini, laskar telah berjuang memperebutkan kemerdekaan ini dengan dengan air mata, darah dan nyawa dengan prinsip “merdeka atoe mati” melawan kolonialis dan imperialis yang menghisap bangsa Indonesia sepanjang ratusan tahun. Namun setelah merdeka justru kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia sangat menyedihkan.

Fakta sekarang ini setelah kemerdekaan di proklamirkan, kehidupan masyarakat kita di jajah oleh bangsa sendiri. Oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak mampu melawan nafsu keserakahan. Para pemimpin negeri ini punya mata tapi di tutup, punya telinga tidak mau mendengar dan punya hati nurani tapi dibuang, ujarnya prihatin.

“Diminta pejuang LMP di Langkat ini tidak menjadi momok ditengah-tengah kehidupan masyarakat . Orang tua kita menganjurkan agar kita banyak belajar, karena siapa saja diantara kita yang berkenan untuk belajar maka akan menjadi orang pintar yang bijak.

LMP mesti mampu menjadi pemersatu dan perekat di masyarakat sehingga Pemda, Dandim dan Polresta Langkat tidak menjadi pening dengan kehadiran lembaga ini. Tapi saya yakin LMP Langkat ini mau mendengar nasehat para orang tua, konsultasi dan konsolidasi sehingga aparat terkait dan para ulama mau membuka hati. Tapi kalau LMP merasa besar dan merasa benar sendiri maka yakinlah LMP akan ditinggalkan masyarakat, ujarnya.

Lebih lanjut lagi pemilik surat kabar ini mengungkapkan, sebagaimana pepatah orang minang, “dima bumi dipijak di sinan bumi di junjuang,” artinya LMP harus menghormati dan menurutkan tatakrama dan adat istiadat masyarakat Langkat yang sudah menjadi tradisi selama ini.

Selain itu, LMP mesti bertekad dan mendukung pemberantasan Narkoba yang telah dicanangkan pemerintah sebagai musibah nasional dengan melaporkan oknum-oknum yang terlibat obat berbahaya ini, kata Marlon sembari mengharapkan kebulatan tekad memberantas kemaksiatan dan kejahatan yang terjadi dimasyarakat tidak cukup cuma dibibir saja. Tetapi mesti di realisasikan dengan tujuan kebaikkan yang bernafaskan ke ikhlasan hati.(imuh)

Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang

Medan. Sanggah Buana.com

Mabes Polri bekerjasama dengan direktorat tindak pidana dan khusus sub
direktorat tindak pidana pencucian uang, Bareskrim Polri, divisi hukum Polri,
divisi humasy dan Universitas Sumatera Utara melakukan sosialisasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang Kamis (14/4/2011) di Hotel Grand Angkasa.

Mewakili Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo Wakapolri Mayjendpol Nanan
Sukarna di Grand Angkasa mengatakan, dalam memaknai Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 sebagai instrumen penegakkan hukum dan penelusuran aset serta memberantas
kejahatan bermotif ekonomi diperlukan perangkat undang-undang yang mampu
menjerat para pelakunya dengan hukuman badan serta menyita aset hasil kejahatan
untuk negara atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Acara sosialisasi UU No. 8/ 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang
dihadiri Kapoldasu Irjendpol Amat Sastro Wisnu ini membahas sejumlah materi yang
diikuti ratusan masyarakat dari sejumlah lembaga, instansi pemerintah, elemen
masyarakat, OKP, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, kejaksaan, tokoh pemuda/
masyarakat dan sejumlah unsur lembaga/ instansi terkait lainnya.

Kabareskrim Polri dalam pertemuan sosialisasi UU No.8/2010 mengetengahkan
materi pembahasan, Peranan Polri dalam penyelidikan dan Kabareskrim penyidik
penyelidikan tindak pidana pencucian uang dan Polri. Kendala-kendala yang
diperkirakan akan timbul dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010. Sedangkan kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)
memaparkan pembahasan peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang serta tujuan UU No. 8/ 2010 .

Sementara itu Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengajukan topik
pembahasan peranan kejaksaan dalam penuntasan tindak pidana pencucian uang serta
kendala-kendala yang diperkirakan akan timbul dalam rangka penuntutan di tujuan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berkaitan dengan ini pengacara/ advokat kondang DR. Otto Hasibuan, SH.MM juga
mengambil peran aktif dengan mengajukan materi program pembahasan dengan judul
pembahasan, “peran advokat dalam kedudukan sebagai penegak hukum untuk mencegah
timbulnya tindak pidana pencucian uang.(imuh)

Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang

BOM BUNUH DIRI DI MAPOLRESTA CIREBON

Pada hari Jumat tgl 15 April 2011, sekitar pukul 12.15 Wib telah terjadi ledakan bom bunuh diri di Mesjid Polresta Cirebon yang diduga dilakukan oleh seseorang (meninggal Dunia). Kejadian tersebut pada saat jemaah melaksanakan sholat Jumat di mesjid Polresta Cirebon saat akan selesai ceramah, tiba-tiba ada ledakan yang diduga Bom.

Adapun Korban luka sekitar 20 Orang termasuk Kapolresta Cirebon, korban meninggal dunia hanya pelaku Bom bunuh diri.

Saat ini seluruh korban sudah dibawa ke RS pelabuhan Kota Cirebon.