Lugas dan Terpercaya
TwitterFacebookGoogle

Wagubsu : Mari kita Biasakan Gaya Hidup Sehat

Medan SB

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H  Gatot Pujonugroho,ST membuka Turnamen Golf di Lapangan Golf Graha Metropolitan  (27/1). Dalam katasambutannya. Wakil Gubernur  engatakan agar membiasakan Gaya Hidup Sehat menuju Indonesia Sehat.  Turnamen yang  erlangsung tanggal 27 – 29 Januari 2010 ini diikuti berbagai daerah seperti Palembang, Surabaya, Batam, Jogja, Sumatera Utara, Jakarta dan Aceh sangat antusias mengikuti turnamen.

Gatot Pujonugroho,ST didampingi dari KONI(Komite Olahraga Nasional Indonesia), Bank  embangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU), PT.Pelindo I  (PT.Pelabuhan Indonesia I) menambahkan bahwa acara seperti ini sudah jarang dilaksanakan sehingga merupakan pemicu kita semua  dalam konteks ini yaitu Golf.

Wakil Gubernur memaparkan bahwa agar 2011 Bapak Arifin Nugroho Ketua Persatuan Golf Indonesia dapat menginvestasi lapangan golf di Kuala Namu.

Akhirnya H. Gatot Pujonugroho, ST berpesan kepada tuan rumah agar para peserta dari luar  Sumatera Utara dibawa menikmati pariwisata yang ada di Sumatera Utara

Wagubsu Minta Baku Mutu Perairan KDT Dipertahankan

Medan SB

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), H Gatot Pudjo Nugroho ST menegaskan, ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan dalam penyusunan  Materi Teknis Ran Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba (RTR-KDT). Hal dimaksud adalah, mempertahankan baku mutu perairan Danau Toba tetap berada pada posisi kelas 1.

”Baku mutu kelas I perairan Danau Toba ini mesti tetap dipertahankan. Bahkan kalau bisa, agar secara bertahap perairan Danau Toba dinyatakan bebas dari Kerambah Jaring Apung (KIA) dan hanya diperuntukan khusus perikanan tangkap,” ujar Wagubsu pada pembukaan Rapat Penyusunan Materi Teknis Ran Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba (KDT)
di Hotel Tiara Medan, di Jalan Imam Bonjol, Rabu (27/1).

Hal lain yang harus menjadi fokus perhatian dalam Penyusunan  Materi Teknis Ran Perpres RTR-KDT, sebut Gatot, yakni Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan yang melintasi Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. ”Perlu diperhatikan penanganan banjir dari limpahan Air Danau Toba.
Sebab selama ini sering mengakibatkan kerugian besar di Asahan danTanjung Balai,” tukas Wagubsu.

Disebutkan Wagubsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sangat memperhatikan Kawasan Danau Toba tersebut. Hal itu karena, KDT merupakan aset berharga bagi kawasan wisata di Sumut yang tidak ternilai harganya.

”Ini dibuktikan antara lain dari kebijakan yang telah diterbitkan untuk Kawasan Danau Toba. Seperti Perda Nomor 1/1990 tentang penataan kawasan Danau Toba,” paparnya.

Berikutnya sebut Gatot, adanya deklarasi Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP) 2004 tentang kesepakatan dari para pemangku amanah 9 kabupaten bersama Pemprovsu dan Otorita Asahan untuk menjadikan Lake Toba Ecosystem Management Plan sebagai pedoman bersama
untuk pembangunan di kawasan  Danau Toba.

”Masih ada lagi yakni Pergub Nomor 1/2009 tentang baku mutu kelas 1 untuk perairan Danau Toba,” ucap Wagubsu.

Karenanya sebut Gatot, masyarakat Sumut utamanya yang berada di sekitar kawasan Danau Toba patut bersyukur. Pasalnya,  pemerintah pusat memberi perhatian khusus untuk KDT. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2008 yang menetapkan
Kawasan Danau Toba (KDT) dan sekitarnya menjadi kawasan strategis nasional.

Saran Wagubsu, untuk tata laksana pengelolaan ekosistem KDT perlu direncanakan struktur berjenjang yakni menetapkan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Misalnya Dewan Danau Toba (DDT) beranggotakan departemen terkait. Sedangkan untuk pengelolaan KDT di
tingkat daerah Provsu disebut Badan Pengelola KDT dan Unit Pelaksana Unit Kawasan Danau Toba (UPT-KDT) ada di setiap daerah kab/kota se-KDT.  )

Sumut Jadi Pusat Kluster Industri Nasional

Industri PTPN IIIMedan SB

Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara pada masa depan akan menjadi pusat produksi sawit Indonesia bahkan dunia. Sebab, Desa Sei Mangke, Kecamatan Bosarmaligas sudah dijadikan pusat pengembangan kluster industri hilir Crude Palm Oil (CPO) berbasis pertanian yang bias menghasilkan aneka produk turunan sebanyak 150 jenis, mulai sabun mandi, parpum, mentega, minyak makan dan lainnya.

Prospek kemajuan Simalungun itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat saat mencanangkan pembangunan kluster industri berbasis pertanian dan Oleochemical di Sumut bertempat di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut di Medan, Rabu (27/1).  Setelah dari Sumut, kluster industri serupa akan dikembangkan ke Sumbar, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim (dua lokasi), Sulawesi hingga Papua.

Dihadapan Gubsu Syamsul Arifin, unsur Muspida Sumut, Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik, Dirut PTPN III Amri Siregar, para stakeholders bidang perkebunan sawit se Sumut dan undangan lainnya, Bayu menjelaskan  pencanangan proyek dimaksud pada lahan PTPN III seluas 104 Hektare (Ha) awalnya, dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 600 Ha hingga 3.000 Ha akhirnya, diyakini akan mendorong kemajuan  pertanian dan produksi sawit Sumut dari sektor CPO dan nasional di masa depan.

“Saat ini produksi hilir CPO Indonesia masih sebesar 21 juta ton per tahun. Sampai 2020 nanti, kita yakin meningkat hingga 40,25 juta ton. Peningkatan produksi itu karena hadirnya kluster industri CPO seperti
di Sei Mangke ini, sehingga kehadirannya bisa mendorong kemajuan pertanian daerah setempat,” ucap Bayu.

Dirincikannya, dari 40,24 juta ton produksi hilir CPO itu, sekitar 40 persen (16-17 juta ton) akan dijadikan biofuel, 20 persen untuk minyak makan, 30 persen di jual dalam bentuk CPO, dan sekitar 5-6 juta ton
lagi diolah menjadi turunan (oleochemical) seperti sabun mandi, parpum, mentega, minyak makan dan lainnya.

“Hadirnya kluster industri hilir CPO di Sei Mangke ini, kita yakini akan menghasilkan 150 produk turunan.. Dan bila itu terjadi, maka Sei Mangke sudah menjadi super market Indonesia bahkan dunia untuk produk turunan CPO. Karena apa saja yang terkait dengan CPO, daerah ini bisa
menyediakannya,” ucap Bayu optimistis.

Soal kekhawatiran serbuan produk Cina ke Sumut kerena diberlakukannya Asean Cina Free Trade Agreement (ACFTA), Bayu malah berfikir sebaliknya. Menurut dia, dengan ACFTA itu, maka produk unggulan Sumut seperti CPO bisa membanjiri Cina. Karena produk tersebut selama ini
belum masuk ke Cina.

“Dengan ACFTA ini, maka CPO Sumut bisa 300 persen lonjakannya masuk ke Cina. Karena dengan kluster industri ini, apa saja yang mereka (Cina) minta, kita bisa menyediakannya,” tukas Bayu seraya menambahkan dipilihnya Sei Mangke sebagai pilot projek kluster industri berbasis pertanian di Sumut karena pengembangan wilayahnya sangat dekat dengan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara yang berjarak sekitar 40 kilometer, termasuk sebagai salah satu wilayah koridor pengembangan ekonomi di kawasan Barat Indonesia mulai Aceh hingga Lampung.

Menteri Perindustrian MS Hidayat juga menekankan hal serupa. Menurutnya, Sumut di masa depan tidak hanya menjadi pusat industry hilir CPO di Indonesia, tetapi juga internasional. Karena perubahan
itu, Hidayat berharap  dilakukannya reformasi perubahan dari kawasan eksportir bahan mentah, menjadi kawasan eksportir bahan jadi.

Hidayat juga menjelaskan, dipilihnya Sumut sebagai pilot projek kluster industri hilir CPO karena kepercayaan yang tinggi dari pemerintah bahwa daerah ini mampu menjawab tantangan yang diberikan.
“Sumut memang luar biasa karena resources (sumber daya alam) yang cukup banyak tersedia, sehingga menjadikannya lebih unggul dari provinsi lain. Dan karenanya, saya harapkan seluruh pemangku
kepentingan di daerah ini satu bahasa untuk merealisasikan apa yang sudah dicanangkan,” tegas Ketua Kadin Indonesia ini seraya memastikan bahwa prospek produksi 40 juta ton CPO pada 2020 mendatang tidak akan diperoleh dengan membuka lahan baru, tetapi dengan replanting perkebunan sawit yang habis masa produktivitasnya.

Pada 2008, lahan perkebunan sawit Indonesia mencapai 6,6 juta Ha dengan produksi 21,8 juta ton CPO dan menyumbang 50,8 persen dari total produksi dunia sebesar 42,90 juta ton CPO. Pada 2009, produksi
CPO diperkirakan mencapai 23 juta ton, meningkat jadi 32,2 juta ton pada 2015, dan menjadi 40,25 juta ton pada 2020.

Dari jumlah produksi tahun 2008 itu, sekitar 15,6 juta ton masuk sebagai devisa negara dengan nilai 13,79 miliar US dolar. “Nilai ini merupakan penerimaan ekspor terbesar Indonesia. Dan pada 2020 nanti,
saya yakin nilainya jauh lebih besar lagi, terutama Sumut yang memiliki lahan 907,7 ribu Ha dengan produksi 3,52 juta ton tentu akan mendapat keuntungan berlipat ganda,” katanya.

Sementara itu, Gubsu Syamsul Arifin berharap dengan akan dibangunnya kluster industri hilir CPO di Sei Mangke itu, maka produktivitas menghasilkan produk turunan CPO dari 30 jenis saat ini bisa lebih meningkat minimal 60 jenis..  Dengan demikian, harapan bagi Sumut bias lebih meningkatkan perekonomiannya dari sektor pertanian yang 60 persen wilayahnya berada di sektor ini, bisa segera dicapai,” katanya